BICARA POLITIK – Ibu Kota Nusantara (IKN) ditegaskan bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut IKN sebagai momentum untuk mendesain ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam kuliah umum bagi ASN Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026). Rini mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mengangkat pernyataan Thucydides, “The strong do what they can and the weak suffer what they must.” Pesan tersebut menegaskan bahwa hanya…
Penulis: Redaksi
BICARA POLITIK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan bermukim dan bertugas di ibu kota baru. Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, Rini menegaskan bahwa IKN merupakan simbol transformasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Ia menyebut, konsep pembangunan IKN dirancang dengan pendekatan efisiensi, futuristik, dan tetap menyatu dengan alam. “IKN ini dikonsepkan untuk kehidupan yang efisien dan berkelanjutan. Kami ingin…
BICARA POLITIK – Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses mencuri kemenangan di kandang Persebaya Surabaya setelah menang 2-1 pada laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu malam. Dua gol tim tamu masing-masing dicetak Bernard Henry pada menit ke-26 dan Moussa Sidibe jelang turun minum, tepatnya menit ke-45+2. Sementara Persebaya hanya mampu membalas lewat sepakan Mihailo Perovic pada menit ke-64. Tambahan tiga poin membuat Bhayangkara Presisi Lampung FC naik ke posisi kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 29 poin. Di sisi lain, Persebaya Surabaya tertahan di peringkat kelima dengan raihan 35 poin. Sejak awal…
BICARA POLITIK – Bupati Sumedang, Jawa Barat, Dony Ahmad Munir, resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada Jumat (13/2/2026) malam. Bergabungnya Dony ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono. Penyerahan KTA tersebut berlangsung di depan Alun-Alun Sumedang dan disaksikan masyarakat. Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Gubernur Jawa Barat sekaligus politikus Gerindra Dedi Mulyadi, Maruarar Sirait, serta Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa. Dalam sambutannya, Sugiono menyampaikan apresiasi atas keputusan Dony untuk menjadi bagian dari Gerindra. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai dalam mendorong pembangunan…
BICARA POLITIK – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, melakukan kunjungan kerja ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Agenda tersebut dilakukan untuk menelaah peran strategis subholding pembangkitan dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Dalam kunjungan itu, Herman menegaskan bahwa BAKN DPR RI telah mencermati secara komprehensif operasional Indonesia Power sebagai penopang utama kinerja PT PLN (Persero). Menurutnya, sinergi antarsubholding dalam ekosistem pembangkitan menjadi kunci menjaga pasokan listrik nasional tetap aman dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi capaian efisiensi sejumlah pembangkit yang dinilai semakin optimal. Pembangkit berbasis gas, lanjutnya,…
BICARA POLITIK – Panitia Kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi perhatian khusus pada pengaturan Dana Abadi Royalti. Ketentuan tersebut dinilai krusial karena menjadi dasar sistem pengelolaan dana, penerapan prinsip kehati-hatian, serta arah pemanfaatan hasil untuk mendukung ekosistem hak cipta nasional. Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan, rumusan pasal terkait Dana Abadi Royalti harus disusun secara jelas, khususnya dalam membedakan aspek pengelolaan imbal hasil dan penggunaan imbal hasil. “Yang perlu diperjelas adalah pengaturan pengelolaan imbal hasil. Pengelolaan berbeda dengan penggunaan, sehingga…
BICARA POLITIK – Pelestarian cagar budaya di Indonesia menghadapi kendala serius akibat terbatasnya sumber daya manusia. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai jumlah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bersertifikat saat ini belum memadai untuk menangani banyaknya objek yang harus diverifikasi. “Kita kekurangan tim ahli cagar budaya. Padahal objek yang diduga sebagai cagar budaya sangat banyak dan semuanya harus melalui proses verifikasi,” ujar Ledia di sela rapat Kunjungan Kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (13/2/2026). Banyak Daerah Hanya Punya 1–2 Ahli Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, di sejumlah…
BICARA POLITIK – Pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri pada pemerintahan baru dinilai membawa angin segar bagi upaya pelestarian sejarah nasional. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyebut pemisahan kelembagaan tersebut berpotensi meningkatkan fokus kebijakan sekaligus memperkuat dukungan anggaran bagi penyelamatan cagar budaya. Menurut Ledia, evaluasi terhadap struktur sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah kendala, terutama dalam penerapan sistem klasterisasi wilayah pada Balai Pelestarian Kebudayaan yang menggabungkan beberapa provinsi. “Sebagai contoh, Jawa Barat pernah digabung dengan Banten, sementara kantor balai berada di Banten. Padahal jumlah objek di Jawa Barat sangat banyak. Pemisahan baru dilakukan dalam dua tahun terakhir,” ujar Ledia…
BICARA POLITIK – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan publik agar mewaspadai pihak-pihak yang menunggangi isu percepatan reformasi Polri untuk kepentingan tertentu. Ia menyebut, terdapat oknum yang mengatasnamakan dorongan reformasi, tetapi diduga memiliki agenda lain seperti kepentingan politik maupun pencitraan pribadi. Menurutnya, sejumlah pihak tersebut bahkan berasal dari kalangan yang sebelumnya memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan terkait kepolisian. Namun, saat menjabat, mereka dinilai tidak mengambil langkah signifikan. “Mereka kerap menyampaikan narasi yang menyudutkan institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Reformasi Harus Sesuai Konstitusi Politikus Fraksi…
BICARA POLITIK – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola PT PLN (Persero) guna menekan beban subsidi energi yang terus membengkak dan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Amin usai kunjungan kerja BAKN ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mencermati langsung pengelolaan perusahaan serta efektivitas penggunaan subsidi energi. Menurut Amin, persoalan subsidi energi tidak semata isu korporasi, melainkan menyangkut kepentingan publik karena berdampak langsung terhadap kondisi fiskal negara. Ia mengungkapkan, total beban APBN pada 2025 mencapai…