BICARA POLITIK – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, melakukan kunjungan kerja ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).
Agenda tersebut dilakukan untuk menelaah peran strategis subholding pembangkitan dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.
Dalam kunjungan itu, Herman menegaskan bahwa BAKN DPR RI telah mencermati secara komprehensif operasional Indonesia Power sebagai penopang utama kinerja PT PLN (Persero).
Menurutnya, sinergi antarsubholding dalam ekosistem pembangkitan menjadi kunci menjaga pasokan listrik nasional tetap aman dan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi capaian efisiensi sejumlah pembangkit yang dinilai semakin optimal.
Pembangkit berbasis gas, lanjutnya, memiliki keunggulan dari sisi emisi yang lebih bersih serta fleksibilitas operasional dibandingkan pembangkit berbahan bakar batu bara.
Namun, pemilihan jenis energi tetap harus mempertimbangkan kapasitas pembangkit dan ketersediaan sumber daya di dalam negeri.
Herman mencatat, ketergantungan pada pembangkit diesel berbahan bakar solar kini semakin berkurang. Meski demikian, bauran energi nasional masih didominasi batu bara, diikuti gas.
Karena itu, percepatan diversifikasi energi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Salah satu fokus pengawasan BAKN DPR RI adalah komponen Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPPTL).
Ia menilai biaya produksi di sektor pembangkitan sangat memengaruhi struktur biaya listrik nasional dan pada akhirnya berdampak terhadap tarif yang dibayarkan masyarakat.
Saat ini, negara mengalokasikan subsidi listrik sekitar Rp72 triliun untuk pelanggan tidak mampu, khususnya daya 450 VA dan sebagian 900 VA.
Di sisi lain, skema kompensasi yang semula dirancang sebagai stimulus bagi kelompok tertentu justru membengkak hingga sekitar Rp100 triliun.
“Kondisi ini perlu dikaji secara menyeluruh. Efisiensi di sektor hulu, terutama pembangkit, menjadi kunci untuk menekan beban keuangan negara,” ujar politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Herman menekankan pentingnya kejelasan peta jalan (roadmap) pengembangan pembangkit nasional, termasuk arah kebijakan energi apakah tetap bertumpu pada batu bara, tenaga air, panas bumi, surya, maupun sumber energi lainnya.
Kejelasan strategi dinilai penting agar pengembangan pembangkit berjalan konsisten dan terukur.
Ia juga menyinggung tren sejumlah negara Eropa yang mulai menyeimbangkan energi fosil dengan energi baru terbarukan.
Bahkan, opsi energi nuklir disebut sebagai kemungkinan jangka panjang, mengingat potensi sumber daya uranium di Indonesia.
Namun, kebijakan tersebut memerlukan kajian komprehensif dan keputusan strategis lintas pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Herman memastikan DPR RI melalui BAKN akan terus mengawal tata kelola sistem kelistrikan nasional, mencakup sektor pembangkitan, transmisi, hingga distribusi.
Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem kelistrikan yang efisien, merata hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mendukung target swasembada energi.
“BAKN tidak mencari kesalahan, melainkan solusi. Pengawasan ini bertujuan memastikan tata kelola kelistrikan berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.***
Sumber : dpr.go.id