BICARA POLITIK – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola PT PLN (Persero) guna menekan beban subsidi energi yang terus membengkak dan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Amin usai kunjungan kerja BAKN ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mencermati langsung pengelolaan perusahaan serta efektivitas penggunaan subsidi energi.
Menurut Amin, persoalan subsidi energi tidak semata isu korporasi, melainkan menyangkut kepentingan publik karena berdampak langsung terhadap kondisi fiskal negara.
Ia mengungkapkan, total beban APBN pada 2025 mencapai sekitar Rp525 triliun, dengan sektor energi menyerap porsi terbesar.
“Ini menjadi perhatian utama kami di BAKN. Beban APBN semakin berat dan subsidi energi menjadi salah satu faktor dominan. Karena itu, kami mendalami sektor ini dan memulainya dari PLN,” ujar Amin.
Tata Kelola Dinilai Perlu Perbaikan
Politikus Fraksi PKS tersebut menekankan bahwa PT PLN (Persero) merupakan BUMN terbesar di Indonesia, dengan total aset sekitar Rp1.700 triliun dan ekuitas mendekati Rp1.000 triliun.
Dengan skala usaha sebesar itu, ia menilai PLN seharusnya dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel.
Namun, berdasarkan pengawasan sementara, Amin menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek efisiensi dan profesionalisme pengelolaan.
Kunjungan ke unit pembangkitan di Semarang, lanjutnya, merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat antara BAKN dan Direksi PLN.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian laporan manajemen dengan kondisi riil operasional.
“Kami ingin mencocokkan laporan yang disampaikan kepada DPR dengan fakta di lapangan,” jelasnya.
Subsidi Besar, Laba Dipertanyakan
Amin menyoroti besarnya dukungan pemerintah terhadap PLN, mulai dari subsidi bahan baku batu bara dengan harga khusus 70 dolar AS per ton—di bawah harga pasar internasional yang menembus 100 dolar AS per ton—hingga subsidi dan kompensasi tarif listrik.
Meski PLN melaporkan laba Rp17,1 triliun pada 2025, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah catatan penting.
Berdasarkan kajian tersebut, jika tata kelola dilakukan secara optimal dan efisien, laba riil perusahaan diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Artinya, ada persoalan mendasar dalam tata kelola yang harus dibenahi,” tegasnya.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
BAKN DPR RI berencana melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan direksi dan manajemen, baik di tingkat holding maupun subholding.
Amin menegaskan, pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan BUMN berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, subsidi energi yang tepat sasaran akan meringankan beban APBN dan membuka ruang fiskal bagi program yang lebih produktif.
“Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat memperoleh listrik dengan harga terjangkau dan berkeadilan. Subsidi yang tidak tepat sasaran harus dievaluasi agar anggaran negara bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.
Ia berharap langkah pembenahan tata kelola dan efisiensi di tubuh PLN dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.***
Sumber : dpr.go.id