Ombudsman RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor 105 Ribu Armada Logistik Desa, Tekankan Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran

Selain aspek armada, Ombudsman menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, pengadaan fisik armada sebaiknya difokuskan pada 11.524 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

Wilayah prioritas tersebut tersebar di Papua (sekitar 3.800 desa), Sumatera (2.200 desa), Kalimantan (1.600 desa), Sulawesi (1.400 desa), Nusa Tenggara (1.200 desa), Maluku (900 desa), serta Jawa dan Bali (424 desa).

Untuk desa berkembang dan maju, Ombudsman menyarankan optimalisasi ekosistem digital agar tidak terjadi pemborosan belanja modal.

Pemerintah dinilai perlu melakukan kajian komprehensif dengan memperkuat peran BUMDes dan koperasi sebagai agregator digital distribusi pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup