Ombudsman RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor 105 Ribu Armada Logistik Desa, Tekankan Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran
BICARA POLITIK – Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor untuk mendukung program logistik Koperasi Desa.
Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai program pemutusan rantai distribusi pangan di desa merupakan langkah strategis, namun harus ditopang perencanaan matang dan kesesuaian teknis agar anggaran Rp24,6 triliun memberi manfaat berkelanjutan.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengingatkan potensi hambatan operasional jika spesifikasi kendaraan impor tidak selaras dengan kebijakan energi nasional.
Menurut dia, sinkronisasi regulasi menjadi kunci agar sistem logistik desa berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Niat memperkuat ketahanan pangan harus dibarengi tata kelola yang presisi. Penggunaan kendaraan Completely Built Up (CBU) dengan standar mesin tertentu berisiko terkendala jika tidak kompatibel dengan mandatori Biodiesel B40/B50. Ketidaksesuaian itu bisa memicu gangguan mesin secara luas,” ujar Yeka di Jakarta, pada Senin, 2 Maret 2026.
Tinggalkan Balasan
