Regulasi tersebut menetapkan bahwa pajak air permukaan dipungut oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme official assessment.
Artinya, pemerintah daerah memegang kendali penuh dalam menentukan besaran pajak berdasarkan data riil, bukan sekadar perkiraan.
Langkah ini menjamin prinsip keadilan; pengusaha membayar sesuai dengan volume air yang mereka ambil dari alam.
Transformasi ini juga memperkuat akuntabilitas publik, di mana setiap rupiah yang masuk ke kas daerah memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Target Pendapatan dan Perbandingan Sektor Pajak
Meskipun inovasi terus digeber, Bapenda mengakui bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan Jawa Barat 2026 masih tergolong kecil dibandingkan sektor otomotif.