Komisi I DPR Soroti Rencana Pengiriman TNI ke Gaza, Tekankan Fokus Medis dan Zeni Tempur

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengundang sejumlah pihak untuk menjelaskan kebijakan tersebut.
Ia menekankan bahwa pengiriman pasukan harus berdasarkan mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami merekomendasikan agar keberangkatan ini benar-benar karena mandat PBB, bukan mandat pihak lain,” katanya.
Tekankan Prinsip Netral dan Bebas Aktif
Selain itu, Syamsu Rizal mengingatkan agar personel TNI yang bertugas tetap menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam kepentingan pihak-pihak yang bertikai.
Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
“Jangan sampai kita menjadi pion salah satu pihak. Kalau bertentangan dengan prinsip dan sikap Indonesia, sebaiknya tidak jadi dikirim,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden juga telah menegaskan Indonesia akan keluar dari Board of Peace jika kebijakan tersebut menyimpang dari prinsip nasional.
Menurutnya, partisipasi dalam Board of Peace menjadi salah satu jalur strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui mekanisme internasional yang sah.
“Ini salah satu pintu besar dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jalur internasional inilah yang memungkinkan kita tetap berada di rel perjuangan,” ucapnya.***












