Candaan LPDP di Wisuda UI Tuai Protes! BEM: Mimbar Akademik Bukan Panggung Gimik Politik

BICARA POLITIK – Dilansir dari kompas.com (20/02/26), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Universitas Indonesia (UI) menyoroti pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbawa Yudhi Sadewa, saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara wisuda UI, Sabtu (14/2/2026).

BEM menilai candaan terkait pemberian beasiswa melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikaitkan dengan aksi demonstrasi mahasiswa sebagai narasi yang tidak tepat disampaikan di mimbar akademik.

Dalam orasinya, Purbawa berkelakar akan memberikan sumbangan kepada UI melalui program beasiswa LPDP agar BEM UI tidak lagi protes dan berdemo.

HMI dan Aliansi Mahasiswa serta Masyarakat Peduli Lingkungan Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak Pertambangan Ilegal dan Mafia Solar

22 jam

Candaan itu, menurut BEM, disampaikan dengan nada ringan agar mahasiswa meminta untuk mempertahankan dirinya jika kembali turun ke jalan.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyampaikan keberatan tersebut di Tugu Makara UI, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa podium akademik seharusnya menjadi ruang dialektika yang jujur dan bermartabat, bukan panggung gimik politik yang berpotensi melemahkan semangat kritis mahasiswa.

DPP PPP Resmi Tetapkan Habib Salim Syueb sebagai Ketua DPC PPP Purwakarta

2/06/2026

“Kami mahasiswa UI menolak untuk diam pada pembungkaman dan akan selalu bersuara lantang terhadap penindasan, karena kami percaya bahwasanya mahasiswa merupakan pemuda-pemudi dengan keyakinan akan kebenaran,” ujarnya.

Selain candaan soal LPDP, Purbawa dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam rangka mengejar visi Indonesia Emas 2045.

Namun, BEM menilai substansi tersebut tidak seharusnya dibarengi dengan pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai upaya meredam kritik mahasiswa.

BEM Se-UI yang melibatkan sekitar 10 fakultas juga mengecam segala bentuk represivitas terhadap mahasiswa, termasuk penggunaan narasi sumbangan yang dinilai berpotensi membungkam sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut mereka, kritik mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan tidak dapat diganggu gugat.

“Selama keadilan masih sebatas retorika dan kesejahteraan hanya milik segelintir elite, maka selama itu pula perlawanan kami akan berlipat ganda,” tegasnya.

BEM UI menegaskan bahwa Universitas Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh janji-janji kekuasaan dan akan tetap menjadi ruang intelektual yang independen.

Mereka menyatakan akan terus bersikap kritis demi menjaga kebenaran substantif dan kepentingan bangsa.