SPMB 2026 Jawa Barat Disiapkan Lebih Awal, Disdik Jabar Uji Sistem untuk Cegah Kelas Penuh
BICARA POLITIK – Dilansir dari kompas.com (07/03/26), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar uji publik internal terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan sekolah.
Sekretaris Disdik Jabar Deden Saepul Hidayat menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan menjadi faktor utama agar proses penerimaan murid dapat berjalan tertib dan adil bagi masyarakat.
Panitia SPMB sendiri telah dibentuk sejak awal tahun, disertai penyusunan petunjuk teknis untuk mempercepat kesiapan layanan bagi calon peserta didik.
“Tidak mungkin kita memberi masukan atau menerima kritik jika belum memahami regulasinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan menjadi kunci,” kata Deden dilansir dari laman Disdik Jabar, Sabtu (7/3/2026).
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan rombongan belajar serta daya tampung sekolah diarahkan agar tetap realistis sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan kelas yang dapat memengaruhi kualitas pembelajaran.
Pemetaan Minat Siswa
Disdik Jabar juga memetakan minat siswa tingkat sekolah menengah pertama melalui aplikasi yang dikembangkan oleh UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Disdik Jabar.
Melalui aplikasi tersebut, distribusi siswa ke jenjang SMA, SMK, maupun SLB diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana, termasuk untuk siswa dari kelompok rentan.
Selain itu, komponen seleksi tetap mempertimbangkan unsur prestasi dan asesmen akademik sesuai kebijakan pemerintah agar kualitas peserta didik tetap terjaga.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Jabar Iis Rostiasih menjelaskan bahwa uji publik dilakukan dalam dua sesi guna mengumpulkan masukan dari internal maupun eksternal.
Menurutnya, pelaksanaan yang dilakukan lebih awal akan memberikan kepastian informasi bagi orang tua dan siswa sehingga proses pendaftaran dapat berlangsung lebih transparan sekaligus meminimalkan kendala administratif.
Tinggalkan Balasan
