Dedi Mulyadi Puji Iran Efisien Kelola APBN, Singgung Pendidikan Gratis hingga Teknologi Drone
BICARA POLITIK – Dilansir dari rejabar.republika.co.id (09/03/26), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kemampuan pemerintah Iran dalam mengelola anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan nasional.
Dalam sebuah video yang dirilis pada Senin, sosok yang akrab disapa KDM itu menyampaikan bahwa Iran mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp1.000 triliun untuk melayani sekitar 92 juta penduduk, meski selama bertahun-tahun menghadapi tekanan embargo ekonomi.
“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp 1.000 triliun dari 92 juta penduduk,” katanya.
Menurut KDM, dengan anggaran tersebut pemerintah Iran mampu memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur bagi masyarakatnya.
“Dari sepuluh masyarakat usia sekolah, sembilan diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineering. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” tutur KDM.
Ia juga menyinggung anggaran pertahanan Iran yang sekitar Rp132 triliun.
Meski terbatas dan berada dalam situasi embargo, negara tersebut dinilai mampu mengembangkan berbagai teknologi militer secara mandiri, termasuk drone dan sistem persenjataan.
“Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.
KDM menilai kemampuan Iran mempertahankan kedaulatan tidak terlepas dari efisiensi pengelolaan anggaran serta fokus perguruan tinggi dalam menghasilkan riset dan lulusan berkualitas.
“Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” katanya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini juga menghadapi tantangan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, termasuk penundaan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, ia menegaskan tetap memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, jaminan sosial, dan pendidikan.
“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya.
KDM mengaku telah memahami cara mengelola keuangan daerah melalui efisiensi serta pengaturan ritme kerja pegawai, salah satunya melalui kebijakan work from home (WFH).
“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam situasi keuangan yang menantang, pemimpin harus mampu mencari solusi agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan bagi masyarakat.
“Karena kondisi keuangan yang berat, kita harus berikhtiar. Pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apapun,” tuturnya.
KDM juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah bukan sekadar menghasilkan surplus anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien,” tuturnya.
Menurutnya, konsep desentralisasi atau otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih dari itu, otonomi harus dimaknai sebagai penguatan kapasitas daerah.
“Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan,” tukasnya.
Hubungi kami di link berikut ini : https://linktr.ee/bicarapolitik
Tinggalkan Balasan
