BICARA POLITIK – Dilansir dari news.detik.com (04/01/26), Amerika Serikat (AS) melancarkan operasi militer ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Situasi tersebut langsung menuai perhatian dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan tersebut.
Mengutip CNN, Minggu, 4 Januari 2026, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa Guterres merasa “sangat prihatin” terhadap aksi militer yang dilakukan AS di Venezuela.
Baca Juga: Firdaus Oiwobo Tuding DJ Donny Playing Victim, Curigai Teror Bom Molotov Bermotif Politik
Guterres juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas kawasan.
Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional oleh semua pihak.
“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujarnya.
Aksi militer AS dan penangkapan Nicolas Maduro disebut sebagai puncak tekanan selama berbulan-bulan yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela.
Baca Juga: Viral Senyum Pengungsi Banjir di Aceh Pakai Seragam Persit, Bikin Publik Terharu
Langkah tersebut sebelumnya telah menuai kecaman dari sejumlah pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu, 3 Januari 2026, dini hari. Penangkapan itu diawali dengan serangan pasukan AS.
Pemerintah AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapan, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dibawa ke Amerika Serikat.
Presiden Donald Trump sebelumnya mendesak Maduro untuk melepaskan kekuasaan dan menudingnya terlibat dalam dukungan terhadap kartel narkoba.
Baca Juga: BNPB Ungkap 6 Wilayah Sumatera Masuk Fase Pemulihan Pascabanjir dan Longsor
Trump menuduh Maduro dan jaringan narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat penyalahgunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam sedikitnya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba dari Venezuela di wilayah Karibia dan Samudra Pasifik.
Sejumlah pakar hukum menilai tindakan AS tersebut berpotensi melanggar hukum nasional AS maupun hukum internasional.