BICARA POLITIK – Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan lebih banyak diarahkan pada aspek fiskal serta relevansinya di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kekhawatiran terhadap potensi beban anggaran kerap menjadi sorotan utama dalam diskursus publik.
Namun demikian, pengamat kebijakan publik Fakhrido Susilo menilai tantangan ekonomi global bukanlah fenomena yang hanya dihadapi Indonesia.
Menurutnya, banyak negara lain mengalami kondisi serupa tanpa mengesampingkan kewajiban sosial negara terhadap warganya.
“Dinamika ekonomi global ini tidak hanya dirasakan Indonesia. Negara-negara lain seperti India, Brasil, hingga Amerika Serikat juga menghadapi tekanan ekonomi dunia. Namun, mereka tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan tidak menghentikan program midday meal,” ujar Fakhrido dikutip dari Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu 8 Februari 2026.
Direktur Eksekutif lembaga riset Kiprah tersebut menilai, pemerintah masih memiliki beragam instrumen kebijakan untuk merespons dinamika ekonomi tanpa harus mengorbankan keberlanjutan program MBG.
“Saya melihat ada banyak opsi kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah untuk memitigasi risiko ekonomi, tanpa perlu menghentikan program MBG,” katanya.
Fakhrido juga menyoroti realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua yang harus bekerja dengan jam panjang atau memiliki lebih dari satu mata pencaharian.
Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali berdampak pada kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi anak.
“Banyak orang tua bekerja pagi hingga malam, misalnya sebagai buruh di siang hari dan pengemudi ojek daring di sore hari. Dalam situasi seperti ini, perhatian terhadap gizi anak kerap terabaikan.
Program MBG justru membantu meringankan beban orang tua dan memastikan anak tetap memperoleh asupan bergizi,” jelasnya.
Dari perspektif makro, MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia (human capital).
Dampaknya memang tidak bersifat instan, namun sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.
Fakhrido menegaskan, perhatian terhadap gizi anak merupakan fondasi penting agar pembangunan infrastruktur fisik tidak kehilangan makna.
“Kalau kita memiliki jalan tol yang megah tetapi kualitas manusianya tertinggal, bagaimana kita bisa bersaing pada 2045?” ujarnya.
Menurutnya, visi Indonesia Emas bertumpu pada pembangunan manusia. Namun agar program MBG tidak menjadi beban fiskal yang tidak efisien, ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan serta pengambilan kebijakan berbasis data.
“Pemerintah perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan impact evaluation, termasuk studi komparatif dengan program serupa yang terbukti efisien, seperti di India dan Brasil,” tambah Fakhrido, guna memastikan setiap rupiah anggaran memiliki dampak ekonomi yang terukur.
Sementara itu, dari sudut pandang ketahanan ekonomi rumah tangga dan sektor riil, dr. Rita Ramayulis menilai MBG berpotensi menjadi penggerak ekosistem pangan lokal.
Dengan memprioritaskan komoditas daerah, program ini dinilai mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pendapatan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Program MBG pada dasarnya bertujuan mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap makanan bergizi,” kata dr. Rita.
Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang melimpah di Indonesia.
Jika dikelola melalui strategi diversifikasi yang tepat, pendekatan tersebut dapat menekan biaya logistik sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika fokus pada pangan lokal, ragam makanan anak akan semakin kaya, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat ikut meningkat. Dampak ekonominya nyata,” jelasnya.
Pendekatan berbasis potensi lokal ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan stok pangan serta efisiensi biaya program MBG dalam jangka panjang.***