51 Juta Data Warga Jabar Disatukan! Strategi Baru Pemprov Agar Bantuan dan Program Tepat Sasaran
BICARA POLITIK – Dilansir dari data.go.id (10/03/26), Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat penerapan kebijakan pembangunan yang berbasis data dengan menggelar Rapat Koordinasi Satu Data Jawa Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tersebut mengusung tema “DTSEN untuk Pembangunan Tepat Sasaran: Sinergi Pemanfaatan Data dan Perlindungan Data Pribadi.” dan dilaksanakan secara virtual pada 4 Maret 2026 dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra strategis.
Dalam pemaparan awal, Kepala Diskominfo Jawa Barat, Mas Adi Komar, menegaskan bahwa penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan presisi.
Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai lebih dari 51 juta jiwa, berbagai persoalan sosial dan ekonomi memerlukan dukungan data yang detail hingga tingkat individu dan keluarga.
“Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang berbasis by name by address memungkinkan pemerintah daerah merancang intervensi kebijakan secara lebih tepat. Dengan data yang presisi, program bantuan sosial, penanganan kemiskinan, hingga intervensi pembangunan lainnya dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi data lintas sektor menjadi langkah penting agar kebijakan pembangunan tidak lagi berjalan secara terpisah antarinstansi, melainkan menggunakan satu sumber data yang sama.
Forum koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat integrasi data lintas sektor sekaligus memastikan kualitas serta keamanan pengelolaan data publik, termasuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pengelolaan data berskala besar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia di Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan bahwa kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Ia menyebut bahwa berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan data pembangunan, mulai dari data yang tidak akurat, tidak mutakhir, hingga fragmentasi data antarinstansi yang membuat kebijakan sering kali tidak tepat sasaran.
“Permasalahan data seperti ketidakakuratan, keterlambatan pembaruan, serta fragmentasi antarinstansi dapat menyebabkan analisis pembangunan menjadi bias dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif,” jelas Dini.
Menurutnya, melalui implementasi program Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya membangun tata kelola data nasional yang lebih terpadu dan terstandarisasi sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan.
“Satu Data Indonesia berperan sebagai orchestrator data nasional yang memastikan data pembangunan dikelola secara terstandar, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Dini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial serta intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif sehingga program pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa integrasi data dalam skala besar harus tetap memperhatikan aspek keamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat.
“Integrasi dan pemanfaatan data pembangunan harus diimbangi dengan penerapan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi agar pemanfaatan data tetap etis, aman, dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan kualitas data pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong mekanisme pembaruan data yang lebih dinamis serta integrasi dengan informasi geospasial.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat desa sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang secara lebih spesifik dan terukur.
Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, data diharapkan tidak lagi terfragmentasi antarinstansi, tetapi dikelola sebagai aset strategis yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pemerintah dapat menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hubungi kami di link berikut ini : https://linktr.ee/bicarapolitik
Tinggalkan Balasan
