Ia menjelaskan, dalam perspektif Islam, penyelenggara negara dianalogikan sebagai amilin atau pengelola amanah publik.
Karena itu, pengelolaan anggaran harus proporsional agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
“Amilin tidak boleh mengambil porsi terlalu besar, batasnya sekitar 10 sampai 15 persen. Kalau terlalu besar, sisa anggaran untuk rakyat menjadi kecil dan pembangunan sulit bergerak cepat,” tegasnya.
Soroti Sekolah Rusak dan Infrastruktur
KDM juga mengkritisi pola belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya efektif menjawab kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan infrastruktur.
Ia menyoroti masih adanya sekolah dasar rusak, fasilitas minim, hingga kekurangan tenaga pendidik.
“Tugas penyelenggara negara itu membereskan perut rakyat agar tidak ada yang lapar, memastikan sekolah tidak rusak supaya anak-anak tidak putus sekolah, dan memastikan jalan tidak berlubang,” katanya.