Pemerintah Percepat Transformasi Digital! DPI Jadi Tulang Punggung Layanan Publik Modern
BICARA POLITIK – Dilansir dari menpan.go.id (11/03/26), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan serta tata kelola data pembangunan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi fondasi berbagai layanan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan antara Kementerian PANRB dengan tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (9/3/2026).
“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujar Rini.
Menurutnya, pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya DPI untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan efisien.
Implementasi tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan DPI dan berbagai use case prioritas menjadi kunci percepatan transformasi digital sekaligus fondasi bagi keberhasilan program prioritas presiden.
Dalam hal ini, DPI berperan sebagai backbone interoperabilitas serta integrasi layanan digital pemerintah.
Kementerian PANRB sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional pengembangan layanan digital pemerintah terpadu juga menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperkuat fondasi pemerintahan digital yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rini menambahkan bahwa DPI merupakan fondasi penting untuk memastikan keterpaduan layanan publik berjalan efektif.
Komponen utama DPI seperti identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi jembatan agar layanan publik dapat hadir lebih cepat, adil, dan terpercaya.
“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga menekankan bahwa pemanfaatan DPI—terutama dalam sistem data exchange—perlu ditingkatkan untuk mendukung analisis data serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Selain itu, keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus diterapkan secara terukur di seluruh kementerian dan lembaga.
Ia juga menilai aspek administratif seperti perjanjian kerja sama (MoU/PKS) perlu disederhanakan melalui mekanisme yang lebih otomatis agar interoperabilitas dan keterpaduan sistem digital menjadi kewajiban bersama, bukan lagi hambatan birokrasi.
Sementara itu, Country Director TBI Indonesia, Abetnago Tarigan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperdalam kerja sama terkait pengembangan serta pemanfaatan DPI guna mendukung prioritas pembangunan pemerintah Indonesia.
Ia menyatakan bahwa TBI berkomitmen untuk mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.
“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” ujarnya.
Menurut Abetnago, aparatur sipil negara memiliki peran penting dalam transformasi digital karena mereka merupakan pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat.
Oleh karena itu, ASN perlu memiliki kemampuan digital yang memadai serta pola pikir digital agar proses transformasi pemerintahan dapat berjalan sukses.
Hubungi kami di link berikut ini : https://linktr.ee/bicarapolitik
Tinggalkan Balasan
