BICARA POLITIK – Provinsi Maluku dengan keunggulan komparatif pada sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional di wilayah Timur Indonesia. (10/05/2026)
Namun, realitas statistik pada kuartal pertama tahun 2026, khususnya Maret 2026 yang mencatatkan nilai ekspor hanya sebesar USD 0,11 juta (turun 86,52%), merupakan sebuah anomali pembangunan.
Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan manifestasi dari kerapuhan struktur ekonomi yang fundamental dan kegagalan kepemimpinan dalam mentransformasikan potensi menjadi nilai ekonomi yang resilien.
Secara Ekonomi, Keterpurukan Ini dapat di analisis melalui dua sudut pandang Yakni Kegagalan DIVERSIFIKASI Pasar Dan Stagnasi Pada Sektor Primer.
Baca juga : MBG Disorot! Program Ratusan Triliun Terancam Gagal, Mundurnya Pimpinan Jadi Solusi?
Dominasi Tiongkok sebagai tujuan utama ekspor Maluku (mencapai >90% pada periode sebelumnya) menciptakan kerentanan yang ekstrem. Ketika terjadi disrupsi kebijakan perdagangan atau perlambatan ekonomi di negara mitra tersebut, ekspor Maluku seketika lumpuh.
Ketidakmampuan daerah untuk melakukan penetrasi ke pasar alternatif Seperti Jepang, Uni Eropa, AS Atau Negara-Negara Yang Mau Bekerja sama dengan maluku.
Hal ini menunjukkan lemahnya daya saing kualitas produk dan minimnya diplomasi dagang regional. Fenomena Ini Berbanding Terbalik dengan Maluku Utara yang telah melakukan lonjakan nilai tambah melalui hilirisasi nikel, Maluku masih terjebak pada pengiriman produk perikanan primer.
Dalam struktur perdagangan global, komoditas primer sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan regulasi teknis (seperti standar saniter dan fitosaniter).
Baca juga : Amien Rais Dituding Termakan Hoaks! Qodari Bongkar Fakta Video Viral Teddy
Rendahnya nilai ekspor ini mencerminkan kegagalan dalam membangun industri pengolahan (hilirisasi perikanan) yang mampu memberikan nilai tambah (added value) serta memperpanjang masa simpan produk.
Fenomena ini tak hanya menganggu stabilitas data statistik ekspor di maluku melainkan akan berdampak pada masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir sebab ekspor yang anjlok mengakibatkan terhentinya serapan hasil tangkapan nelayan oleh eksportir.
Hal ini memicu jatuhnya harga di tingkat lokal yang berujung pada penurunan pendapatan riil masyarakat pesisir. Secara makro, jika tren ini berlanjut, Maluku terancam mengalami “kemiskinan struktural” di mana kekayaan alam yang melimpah tidak lagi mampu memberikan proteksi ekonomi bagi rakyatnya.
Polemik Ini Tak Nya Menggambarkan Stabilitas Data Melainkan juga problematika struktural kepemimpinan yang ada di maluku dalam konteks kegagalan mitigasi logistik dan inersia logistik.
Baca juga : Potongan Ojol Dipangkas Jadi 8%! DPR Bocorkan Peran Pemerintah & Nasib Status Driver
Masalah biaya logistik yang mahal dan ketergantungan pada pelabuhan transitor di luar daerah (Makassar/Surabaya) adalah masalah menahun yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Pemimpin daerah gagal dalam mengonsolidasikan kebijakan dengan pemerintah pusat untuk memastikan Maluku memiliki akses direct call yang konsisten.
Tak Hanya itu Birokrasi di Maluku belum mampu bertransformasi menjadi fasilitator perdagangan yang proaktif. Tidak adanya skema insentif bagi eksportir baru atau perlindungan bagi eksportir lama saat pasar global lesu menunjukkan kebijakan yang bersifat reaktif dan tidak visioner.
Pemimpin daerah gagal menarik investasi skala besar yang berfokus pada industri pengolahan. Investasi yang masuk masih bersifat ekstraktif dan belum mampu membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Anjloknya ekspor Maluku hingga mencapai titik nadir pada Maret 2026 adalah lonceng bagi pemerintah maluku dan bagi model ekonomi yang hanya mengandalkan bahan mentah, seharusnya di perlukan sebuah rumusan kebijkaan yang akademis dan Radikal untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan kedaulatan bagi masyarakat neyalan.
Oleh : Ril Mahulauw – Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas patimura