Bakom RI: Reforma Agraria Jadi Kunci Sukses Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran
BICARA POLITIK – Dilansir dari mediakaltim.com (07/03/26), Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadhana, menilai pengelolaan tanah serta pelaksanaan reforma agraria memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kurnia dalam acara silaturahmi Ramadan Badan Bank Tanah bersama media di kantor pusat lembaga tersebut di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, isu agraria berkaitan erat dengan sejumlah misi utama pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan ekonomi.
“Jika dielaborasikan dengan isu agraria, Asta Cita pertama secara spesifik menekankan aspek keadilan sosial. Pengelolaan tanah yang adil dan transparan dapat memitigasi konsentrasi penguasaan tanah yang berlebihan, melindungi hak masyarakat, sekaligus meminimalisasi konflik agraria,” ujar Kurnia.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lahan yang strategis juga berperan dalam memperkuat kemandirian bangsa di sektor pangan, energi, dan air sebagaimana tercantum dalam Asta Cita kedua.
Dalam konteks tersebut, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni pengembangan kawasan pertanian produktif, pembangunan infrastruktur energi, serta pengelolaan sumber daya air.
“Kami melihat dalam perspektif ketahanan nasional, pengelolaan tanah berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi dan stabilitas wilayah,” katanya.
Kurnia juga menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 2025.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak masyarakat sekaligus melindungi kelestarian lingkungan.
Selain itu, pengelolaan pertanahan yang terencana dinilai dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri dan pusat ekonomi baru yang berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas investasi.
“Bagi investor, salah satu pertimbangan utama ketika masuk ke Indonesia adalah kepastian hukum, termasuk terkait status lahan. Karena itu, pengelolaan tanah yang jelas dan transparan menjadi faktor penting untuk menarik investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Dalam kesempatan yang sama, Kurnia menjelaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah RI merupakan lembaga yang relatif baru.
Institusi ini dibentuk melalui Peraturan Presiden pada 2025 sebagai transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden.
Menurutnya, kehadiran Bakom bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi publik di lingkungan kementerian dan lembaga, sekaligus mendukung penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Di tengah situasi yang cukup ramai dengan disinformasi dan misinformasi, kami berharap kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan media dapat membantu menyampaikan informasi yang utuh, jelas, dan objektif kepada masyarakat,” kata Kurnia.
Ia berharap kerja sama antara Bakom dan Badan Bank Tanah dapat memperkuat komunikasi publik mengenai kebijakan pertanahan dan reforma agraria di Indonesia.
Tinggalkan Balasan
