BICARA POLITIK – Masyarakat yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berkesempatan mendapatkannya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan, pembatalan pemesanan tiket oleh beberapa orang mengakibatkan masih tersedianya kuota mudik gratis sebanyak 1.012 kursi. Terdapat 12 rute yang tiketnya bisa dipesan, yakni Bandung-Sukabumi (275 tiket), Bogor-Pelabuhan Ratu (176 tiket), Bogor (Cileungsi)-Bandung (233 tiket), dan Bekasi (Terminal Cikarang)-Tasikmalaya (63 tiket). Selain itu, tiket yang masih tersedia ada pada rute Bandung-Solo (12 tiket), Bandung-Wonogiri (3 tiket), Bandung-Yogyakarta (20 tiket), Bekasi-Bandung (46 tiket), serta Bandung-Ciledug (35 tiket). Pemudik juga masih bisa memesan tiket dengan rute…
Penulis: Redaksi
BICARA POLITIK – Sebanyak 26.692 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Jawa Barat. Ribuan personel tersebut berasal dari kepolisian, TNI, serta berbagai instansi terkait. Kapolda Jabar Rudi Setiawan mengatakan, kekuatan pengamanan terdiri dari 2.440 personel Polda Jawa Barat, sebanyak 12.657 personel dari jajaran polres, serta 11.595 personel dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan lembaga terkait lainnya. “Dengan pelibatan puluhan ribu personel tersebut, diharapkan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran di Jawa Barat dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif,” kata Rudi saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Lodaya…
BICARA POLITIK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna HUT Kota Bekasi ke-29, Selasa, 10 Maret 2026. Dalam sambutannya, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa pesan kepada Walikota Bekasi untuk segera ditindaklanjuti. Menurut ia, saat ini Kota Bekasi sudah terlihat bersih. Banjir pun sudah mulai terkendali dengan pembangunan polder atau embung penampung air. Ruang terbuka hijau sudah banyak dan bangunan liar berkurang. Namun menurutnya, walikota jangan berpuas diri. “Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan BBWS, Kementerian PU dan pusat, bukan lagi berbicara soal kewenangan terus. Sudah saja, kita bereskan dengan Jabar. Kita…
BICARA POLITIK – Dilansir dari jabarprov.go.id (11/03/26), Puncak arus mudik Idulfitri 2026 diperkirakan terjadi pada H-3 atau Rabu (18/3/2026). Pada periode tersebut, sekitar 8,9 juta warga dari Jawa Barat diperkirakan melakukan perjalanan mudik. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan mayoritas pemudik diperkirakan berangkat setelah sahur, yakni pada pukul 04.00 hingga 10.00. Pada rentang waktu tersebut, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 21,68 juta orang. Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam memilih waktu keberangkatan agar tidak terjebak kemacetan di jalur mudik. Berdasarkan perkiraan Dishub, jumlah pemudik cenderung lebih sedikit pada pukul 00.00 hingga 04.00 serta pada pukul 11.00 sampai 23.00. Sementara…
BICARA POLITIK – Dilansir dari jabarprov.go.id (11/03/26), Sejumlah jalur utama non-tol di Jawa Barat diperkirakan mengalami kemacetan saat arus mudik dan balik Idulfitri 2026. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah serta penertiban aktivitas masyarakat di sepanjang jalur mudik. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, mengatakan salah satu titik yang berpotensi mengalami kemacetan adalah jalur Simpang Jomin–Simpang Mutiara hingga Cikopo. Untuk mengurangi kepadatan di ruas tersebut, Dishub bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional akan menutup 47 putaran balik (u-turn) dan hanya membuka delapan titik putaran balik. Selain itu, jalur Ciawi–Cibadak–Sukabumi juga…
BICARA POLITIK – Dilansir dari menpan.go.id (11/03/26), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan serta tata kelola data pembangunan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi fondasi berbagai layanan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan antara Kementerian PANRB dengan tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (9/3/2026). “Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy…
BICARA POLITIK – Dilansir dari komdigi.go.id (11/03/26), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengusulkan pemanfaatan lahan negara seluas sekitar 45 hektare di Depok, Jawa Barat, untuk pembangunan sekitar 170 ribu unit rumah rakyat. Lahan milik Kemkomdigi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung program penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan gagasan ini muncul setelah kementeriannya melakukan penataan aset dan menemukan sejumlah lahan negara yang masih berstatus idle namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. “Ada aset negara yang…
BICARA POLITIK – Dilansir dari komdigi.go.id (11/03/26), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai digitalisasi kebudayaan memiliki peran strategis di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Menurutnya, data kebudayaan menjadi salah satu sumber penting dalam ekosistem data yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi digital di masa kini. “Di zaman artificial intelligence ini data menjadi sangat penting dan kebudayaan adalah bagian dari semesta data itu,” tegasnya saat menghadiri penandatanganan kerja sama antara Kementerian Kebudayaan dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Nezar menjelaskan proses digitalisasi memungkinkan berbagai karya, tradisi, serta pengetahuan budaya yang sebelumnya sulit diakses…
BICARA POLITIK – Dilansir dari dpr.go.id (11/03/26), Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Rapat tersebut membahas berbagai substansi perubahan regulasi hak cipta dengan tujuan menghadirkan aturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif. Selain itu, revisi undang-undang ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem hak cipta di Indonesia. Anggota Baleg DPR RI, Once Mekel, yang juga menjadi pengusul perubahan undang-undang tersebut menegaskan bahwa…
BICARA POLITIK – Dilansir dari komdigi.go.id (11/03/26), Pemerintah menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari upaya melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten yang tidak sesuai. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum terjun ke lingkungan media sosial yang kompleks. “Usia…