BICARA POLITIK – Dilansir dari menpan.go.id (11/03/26), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan serta tata kelola data pembangunan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menjadi fondasi berbagai layanan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan antara Kementerian PANRB dengan tim Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (9/3/2026).
“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujar Rini.
Menurutnya, pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya DPI untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan efisien.
Implementasi tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan DPI dan berbagai use case prioritas menjadi kunci percepatan transformasi digital sekaligus fondasi bagi keberhasilan program prioritas presiden.
Dalam hal ini, DPI berperan sebagai backbone interoperabilitas serta integrasi layanan digital pemerintah.