BICARA POLITIK – Dikutip dari madilognews.com (11/05/2026), Krisis Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta tengah menghadapi persoalan serius yang tidak lagi bisa dipandang sebagai isu pinggiran.
Kesehatan sosial dan degradasi karakter generasi muda menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan yang konkret, sistematis, dan melibatkan lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mencatat bahwa angka kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga tahun 2024, jumlah kumulatif kasus telah mencapai lebih dari 1.261, dengan penambahan ratusan kasus baru setiap tahunnya. Mayoritas kasus terjadi pada usia produktif dan didominasi oleh laki-laki.
Fenomena ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan medis. Lebih dari itu, kondisi ini berkaitan erat dengan lemahnya pendidikan sosial, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, serta rapuhnya ketahanan moral generasi muda di tengah arus digitalisasi dan perubahan budaya global.
Saat ini, generasi muda hidup dalam ruang digital tanpa batas yang dipenuhi berbagai arus informasi. Sayangnya, sistem pendidikan sering kali belum mampu menjadi benteng moral, intelektual, dan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menjadi sangat strategis.
Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Lebih dari itu, pendidikan harus menjadi ruang pembentukan karakter, etika sosial, kedisiplinan, serta kesadaran moral.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebenarnya telah memiliki dasar kebijakan melalui program “7 Poe Atikan Istimewa” serta Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah cenderung berfokus pada capaian akademik, sementara aspek konseling, penguatan mental, literasi kesehatan, dan pengawasan sosial terhadap peserta didik masih lemah. Akibatnya, banyak pelajar tumbuh dekat dengan dunia digital, tetapi jauh dari pendampingan moral dan psikologis.
Selain itu, isu kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan kesehatan mental masih sering dianggap tabu di lingkungan pendidikan. Kondisi ini membuat generasi muda lebih banyak memperoleh informasi dari media sosial yang belum tentu akurat secara ilmiah.
Dzikri Baehaki Firdaus, S.H. (Dzarot), menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya krisis yang lebih dalam.
“Hari ini Purwakarta tidak sedang kekurangan sekolah, tetapi kekurangan pendidikan yang benar-benar mampu membentuk karakter dan kesadaran sosial generasi muda. Ketika anak lebih mengenal dunia digital daripada nilai moral dan kesehatan sosial, maka sesungguhnya daerah sedang menghadapi krisis peradaban,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa peran Dinas Pendidikan harus diperluas, tidak hanya sebatas administrasi dan angka kelulusan.
“Dinas Pendidikan tidak boleh hanya sibuk mengurus angka kelulusan. Pendidikan harus hadir sebagai benteng moral, ruang pembentukan karakter, dan tempat lahirnya generasi yang sehat secara intelektual maupun sosial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dzarot menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi kesehatan harus dilakukan secara masif dan langsung menyasar sekolah, kampus, komunitas pemuda, hingga masyarakat akar rumput.
“Kalau negara hanya hadir ketika kasus sudah meningkat, maka akan selalu terlambat. Edukasi kesehatan dan pendidikan karakter harus dilakukan secara preventif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik bahwa banyak program pendidikan masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan.
Pendidikan karakter sering kali hanya menjadi slogan tanpa didukung sistem konseling, pengawasan sosial, dan pendampingan psikologis yang kuat.
“Kerusakan generasi tidak selalu dimulai dari kriminalitas besar. Ia tumbuh dari pembiaran, lemahnya pendidikan karakter, minimnya literasi kesehatan, dan ketidakhadiran negara dalam mendampingi generasi muda,” jelasnya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan sosial di Kabupaten Purwakarta.
Dinas Pendidikan perlu memperkuat implementasi pendidikan karakter secara substantif, sementara Dinas Kesehatan harus aktif dalam edukasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta pencegahan penyakit menular secara ilmiah dan terbuka.
Sebab, masa depan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas moral, kesehatan, dan kesadaran sosial generasi mudanya.
Penulis: Dzikri Baehaki Firdaus, S.H., Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Purwakarta