BICARA POLITIK – Dilansir dari data.go.id (10/03/26), Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat penerapan kebijakan pembangunan yang berbasis data dengan menggelar Rapat Koordinasi Satu Data Jawa Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tersebut mengusung tema “DTSEN untuk Pembangunan Tepat Sasaran: Sinergi Pemanfaatan Data dan Perlindungan Data Pribadi.” dan dilaksanakan secara virtual pada 4 Maret 2026 dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra strategis.
Dalam pemaparan awal, Kepala Diskominfo Jawa Barat, Mas Adi Komar, menegaskan bahwa penguatan tata kelola data menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan presisi.
Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai lebih dari 51 juta jiwa, berbagai persoalan sosial dan ekonomi memerlukan dukungan data yang detail hingga tingkat individu dan keluarga.
“Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang berbasis by name by address memungkinkan pemerintah daerah merancang intervensi kebijakan secara lebih tepat. Dengan data yang presisi, program bantuan sosial, penanganan kemiskinan, hingga intervensi pembangunan lainnya dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi data lintas sektor menjadi langkah penting agar kebijakan pembangunan tidak lagi berjalan secara terpisah antarinstansi, melainkan menggunakan satu sumber data yang sama.
Forum koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat integrasi data lintas sektor sekaligus memastikan kualitas serta keamanan pengelolaan data publik, termasuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam pengelolaan data berskala besar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia di Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan bahwa kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.