Close Menu
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Hukum
  • Olahraga
  • Regional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Indeks
Bicara Politik
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Hukum
  • Olahraga
  • Regional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Indeks
Bicara Politik
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Hukum
  • Olahraga
  • Regional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Indeks
Politik

51 Juta Data Warga Jabar Disatukan! Strategi Baru Pemprov Agar Bantuan dan Program Tepat Sasaran

RedaksiBy RedaksiMaret 11, 2026Updated:Maret 11, 2026

Ia menyebut bahwa berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan data pembangunan, mulai dari data yang tidak akurat, tidak mutakhir, hingga fragmentasi data antarinstansi yang membuat kebijakan sering kali tidak tepat sasaran.

“Permasalahan data seperti ketidakakuratan, keterlambatan pembaruan, serta fragmentasi antarinstansi dapat menyebabkan analisis pembangunan menjadi bias dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif,” jelas Dini.

Menurutnya, melalui implementasi program Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya membangun tata kelola data nasional yang lebih terpadu dan terstandarisasi sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan.

“Satu Data Indonesia berperan sebagai orchestrator data nasional yang memastikan data pembangunan dikelola secara terstandar, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujarnya.

Dini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial serta intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif sehingga program pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa integrasi data dalam skala besar harus tetap memperhatikan aspek keamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat.

“Integrasi dan pemanfaatan data pembangunan harus diimbangi dengan penerapan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi agar pemanfaatan data tetap etis, aman, dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.

1 2 3
akses data digital diskominfo dtesn ekonomi informasi jabar jawa barat masyarakat pemerintah provinsi Teknologi
Share. Facebook Telegram Threads WhatsApp

Related Posts

Tanggulangi Aksi Kriminalitas, Bupati Purwakarta Om Zein Aktifkan Kembali Siskamling

Oktober 15, 2026

Sekda Purwakarta Buka Rakor Ekosistem Halal, UMKM Didorong Naik Kelas Jelang Wajib Halal 2026

Oktober 13, 2026

Sekda Purwakarta Hadiri Rapat Banggar DPRD, Pembahasan Pendapatan APBD 2027 Jadi Fokus

Oktober 12, 2026

Sekda Purwakarta Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Stabilitas Harga Jadi Perhatian

Oktober 12, 2026

Kanwil KemenHAM Jabar Cek Langsung Cikopo, Persyaratan Pendirian Gereja GKPS Disebut Terpenuhi

Oktober 9, 2026

HUT ke-81 TNI di Purwakarta, Sinergi Bersama Rakyat Jadi Kekuatan

Oktober 5, 2026
Berita Terpopuler

BULOG bersama Bapanas Salurkan 181 Ribu Ton Beras Bantuan Pangan di Jawa Barat

By RedaksiAgustus 31, 2026

Dana Jutaan Dolar dari Jaringan George Soros Mengalir ke Indonesia? Bocoran Dokumen Ungkap Program dan Penerimanya

By RedaksiMaret 15, 2026

Skema Kemitraan Dongkrak Program MBG, 24.000 SPPG Kini Beroperasi di Seluruh Indonesia

By RedaksiFebruari 24, 2026

Satu Tahun Lagoon Linggarjati! Wisata Air Hits di Kuningan Ini Makin Jadi Favorit Keluarga

By RedaksiMaret 31, 2026

Ombudsman RI Tegaskan Komitmen Integritas dan Hormati Proses Hukum

By RedaksiMaret 16, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
© 2026 Bicarapolitik.id.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.