Ia menyebut bahwa berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan data pembangunan, mulai dari data yang tidak akurat, tidak mutakhir, hingga fragmentasi data antarinstansi yang membuat kebijakan sering kali tidak tepat sasaran.
“Permasalahan data seperti ketidakakuratan, keterlambatan pembaruan, serta fragmentasi antarinstansi dapat menyebabkan analisis pembangunan menjadi bias dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif,” jelas Dini.
Menurutnya, melalui implementasi program Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya membangun tata kelola data nasional yang lebih terpadu dan terstandarisasi sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan.
“Satu Data Indonesia berperan sebagai orchestrator data nasional yang memastikan data pembangunan dikelola secara terstandar, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Dini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial serta intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif sehingga program pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa integrasi data dalam skala besar harus tetap memperhatikan aspek keamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat.
“Integrasi dan pemanfaatan data pembangunan harus diimbangi dengan penerapan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi agar pemanfaatan data tetap etis, aman, dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.