Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis, Raden Ine Anggiasari, menjelaskan bahwa program KLA telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan hak anak di Ciamis.
Salah satunya adalah kepemilikan akta kelahiran anak yang mencapai 90,49 persen, meningkat jauh dari sebelumnya yang hanya 40,76 persen.
Selain itu, penanganan anak oleh instansi terkait telah mencapai 100 persen sehingga akses layanan perlindungan anak semakin terbuka bagi masyarakat.
Namun demikian, meningkatnya akses internet pada penduduk usia lima tahun ke atas yang mencapai 82,67 persen juga memerlukan perhatian serius, terutama dalam pengawasan orang tua untuk mencegah dampak negatif dari ruang digital.
Ine juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerah, seperti angka prevalensi stunting yang masih berada di kisaran 20,3 persen, anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program keluarga berencana sebesar 55,66 persen, rata-rata lama sekolah 8,23 tahun, serta harapan lama sekolah 14,31 tahun.
Selain itu, usia kawin pertama yang berada pada angka 19,8 tahun turut menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kualitas pengasuhan dan perlindungan anak.
Pemerintah Kabupaten Ciamis menargetkan peningkatan kualitas perlindungan anak melalui penguatan pengasuhan keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih cepat dan responsif.