Survei Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tembus 95,5 Persen
BICARA POLITIK – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen.
Angka tersebut menunjukkan apresiasi publik yang sangat tinggi terhadap kinerja kepala daerah yang akrab disapa KDM itu dalam hampir satu tahun masa jabatannya.
Survei berlangsung pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Pendiri dan peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tingkat kepuasan tersebut relatif stabil dibandingkan hasil survei pada Mei tahun lalu, bahkan cenderung meningkat.
“Geberakan di awal masa jabatan pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga memperoleh evaluasi positif selama hampir satu tahun kepemimpinan,” ujar Burhanuddin di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Ia menambahkan, hampir seluruh segmen demografi dan wilayah mencatat tingkat kepuasan di atas 80 persen.
Hanya sebagian kecil kelompok yang berada di bawah 90 persen, namun tetap dalam kategori tinggi.
Program Pajak hingga Infrastruktur
Salah satu kebijakan yang menuai apresiasi ialah penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Program ini memberi insentif kepada sekitar sepertiga warga Jawa Barat dan berhasil menambah sekitar 1,4 juta wajib pajak baru.
Burhanuddin menilai keberhasilan itu tidak lepas dari sosialisasi masif, termasuk transparansi terkait penggunaan dana pajak kendaraan. Langkah tersebut dinilai meningkatkan kepercayaan publik.
Selain itu, masyarakat juga memberikan penilaian positif terhadap sejumlah kebijakan lain, seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi pelajar, hingga pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta pemasangan listrik gratis turut mendapat apresiasi.
Program lingkungan, seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal, juga dinilai memuaskan.
Efisiensi Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah, Dedi Mulyadi dinilai mampu melakukan realokasi belanja secara efektif.
Anggaran yang kurang prioritas dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 2025.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,8 persen, melampaui rata-rata nasional.
Burhanuddin menambahkan, persepsi warga Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi daerah juga cenderung lebih positif dibandingkan persepsi publik nasional secara umum.
Menanggapi hasil survei tersebut, pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan publik dipicu oleh dampak langsung kebijakan pemerintah daerah, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mendorong Dedi Mulyadi dan wakil gubernur menjaga konsistensi serta kualitas kinerja agar tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga ke depan.***
Tinggalkan Balasan
