KTT D-8 Fokus Ekonomi dan Pembangunan, Kemlu Tegaskan Tak Bahas Isu Politik Sensitif
BICARA POLITIK – Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, menegaskan bahwa forum Developing Eight (D-8) tetap konsisten pada mandat awalnya sebagai wadah kerja sama ekonomi dan pembangunan.
Ia memastikan, tidak ada agenda pembahasan isu-isu politik sensitif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Tri dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Antara Heritage, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut Tri, pengalaman pada pertemuan dua tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi negara anggota.
Saat itu, forum sempat mencoba merumuskan sikap bersama terkait situasi politik di salah satu negara.
Namun, pembahasan dokumen politik tersebut berlangsung selama dua setengah hari tanpa mencapai kesepakatan.
“Dari situ kami menyadari bahwa kekuatan D-8 ada pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, bukan pada perdebatan politik,” ujarnya.
Ia menilai, ketika pembahasan terlalu jauh masuk ke ranah politik, perbedaan kepentingan dan visi antarnegara kerap sulit dipertemukan.
Kondisi itu berpotensi menghambat efektivitas organisasi jika dipaksakan.
Tri juga menjelaskan, sejumlah anggota D-8 tercatat tergabung dalam blok lain seperti BRICS, di antaranya Pakistan, Turki, Mesir, dan Azerbaijan.
Meski memiliki afiliasi berbeda, hal tersebut tidak menimbulkan gesekan di internal D-8.
“Setiap negara saling menghormati keputusan masing-masing. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk berkonfrontasi. Kita tetap satu keluarga,” tegasnya.
Ia memastikan, tidak ada mandat dalam D-8 untuk membahas isu geopolitik, termasuk perluasan blok ekonomi maupun agenda politik sensitif lainnya.
Dalam isu Palestina, misalnya, D-8 tetap menyatakan solidaritas. Namun, pembahasan dilakukan dalam kerangka dukungan bersama tanpa menjadikan forum sebagai arena perdebatan politik yang kontraproduktif.
Wacana D-8 SEZ dan Agenda KTT
Terkait gagasan pembentukan D-8 Special Economic Zone (SEZ), Tri menyebut inisiatif tersebut pertama kali diajukan Bangladesh saat memegang keketuaan.
Hingga kini, implementasinya belum menunjukkan perkembangan berarti.
Pada KTT mendatang yang dijadwalkan berlangsung 15 April, para pemimpin negara anggota akan merumuskan guiding principles atau prinsip arahan.
Prinsip tersebut akan menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga di masing-masing negara dalam menjalankan program kerja.
Tri menegaskan, masa keketuaan Indonesia tidak berakhir pada pelaksanaan KTT. Indonesia akan memimpin D-8 hingga 31 Desember 2027, sebelum estafet kepemimpinan diserahkan kepada Iran pada awal 2028.
“Kegiatan tidak berhenti di KTT. Program akan didistribusikan secara merata hingga 2027 agar kesinambungannya terjaga,” katanya.
Berbeda dengan forum seperti G20 yang menggelar beberapa pertemuan puncak, KTT D-8 hanya dilaksanakan sekali pada awal masa keketuaan.
D-8 Tidak Bahas Dedolarisasi
Menanggapi isu dedolarisasi yang mencuat di sejumlah forum internasional, Tri kembali menegaskan bahwa agenda tersebut tidak masuk dalam pembahasan D-8.
Ia mengakui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, seperti skema Local Currency Settlement (LCS), berkembang di berbagai kawasan, termasuk ASEAN dan BRICS. Namun, di D-8, kerja sama tersebut diposisikan sebagai langkah teknis ekonomi, bukan agenda politik.
“Bagi kami, yang utama adalah memastikan kerja sama ekonomi berjalan efektif. Kami tidak ingin masuk ke isu yang terlalu politis dan berpotensi merugikan organisasi,” ujarnya.
Tri menambahkan, semangat kompromi menjadi kunci keberlanjutan D-8 selama 25 tahun terakhir. Sejak menangani forum tersebut empat tahun lalu, ia menekankan pentingnya mencari titik temu ketimbang memperbesar perbedaan.
“Yang selalu kami kedepankan adalah kompromi, bukan konfrontasi. Prinsip itu akan terus kami jaga hingga akhir masa keketuaan Indonesia pada 2027,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
