BICARA POLITIK – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memaparkan capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Evaluasi IIPP di Bali, pada Rabu, 11 Februari 2026 pekan lalu.
Kemenko Polkam mendapat mandat sebagai koordinator IIPP berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2045.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa peran pemerintah dalam IIPP bukan untuk mengintervensi partai politik.
“Upaya Kemenko Polkam selaku bagian dari pemerintah pusat bukan untuk mencampuri atau mengintervensi partai politik, melainkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang strategis antara berbagai pemangku kepentingan,” ujar Lodewijk saat membuka rapat koordinasi tersebut dikutip dari laman polkam.go.id pada Kamis, 19 Februari 2026.
Ia menjelaskan, mulai 2025 Kemenko Polkam bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyinkronkan seluruh tahapan pengukuran serta pengawalan IIPP sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif menuju Indonesia Emas 2045.
PKS Raih Skor Tertinggi
Dalam pemaparan hasil IIPP 2025, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatat nilai tertinggi dari tujuh partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada partai politik yang memiliki capaian IIPP tertinggi pada tahun 2025,” kata Lodewijk.
“Semoga dapat dijadikan sebagai motivasi, maupun bahan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan capaian IIPP pada tahun-tahun mendatang,” sambung Lodewijk.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku tim pengukur IIPP bersama para pakar ilmu politik, serta kepada partai politik yang berpartisipasi aktif dalam proses pengukuran.
“Hasil IIPP 2025 diharapkan dapat dijadikan langkah awal refleksi dan perbaikan pelembagaan serta tata kelola internal partai politik yang lebih berintegritas sesuai kaidah-kaidah IIPP,” ujarnya.
Skor Nasional Masih Kategori Sedang
BRIN melakukan pengukuran terhadap delapan partai politik di parlemen. Hasilnya, rata-rata nasional IIPP 2025 berada pada kategori “Berintegritas Sedang” dengan skor 61,22 dari skala 100.
Secara rinci, empat dimensi masuk kategori sedang, yakni Kode Etik (66,0), Demokrasi Internal (63,2), Kaderisasi (61,4), dan Rekrutmen (60,8).
Sementara dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel berada pada kategori “Kurang Berintegritas” dengan skor 44,5.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar partai politik masih terletak pada aspek tata kelola dan transparansi keuangan.
Integritas Jadi Fondasi Demokrasi
Staf Ahli Gubernur Bali, Tjok Bagus Pemayun, menilai IIPP sebagai instrumen strategis untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi partai politik.
“Oleh karena itu, integritas partai politik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan.
Tanpa integritas, demokrasi berpotensi kehilangan makna substantifnya dan terjebak pada proseduralisme semata,” kata Tjok Bagus.
Ia menekankan bahwa evaluasi IIPP tidak boleh dimaknai sekadar administratif atau seremonial, melainkan sebagai cermin untuk memperbaiki kelembagaan, sistem kaderisasi, serta pengelolaan keuangan partai.
Sementara itu, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menyebut rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur IKPD Kementerian PPN/Bappenas Nuzula, Sekjen KPK RI Cahya H. Harefa, akademisi UPN Veteran Jakarta Fajar Nursahid, serta tim pengukur IIPP dari BRIN.
Kegiatan ini juga diikuti pimpinan dan pengurus partai politik, Forkopimda, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa.***