Jelang Ramadan, Riyono Soroti Daya Beli Pangan Melemah: Bulog dan Satgas Harus Bergerak
BICARA POLITIK – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan belum sepenuhnya pulih menjelang Ramadan 2026.
Ia meminta negara, khususnya Perum Bulog, tidak bersikap pasif dan segera memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok, terutama beras.
Menurut Riyono, momen Ramadan kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan di tengah lemahnya pengawasan.
Jika pemerintah tidak melakukan intervensi serius, pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun berpotensi kembali terjadi.
“Jangan lengah. Pola seperti ini terus berulang karena pengawasan yang lemah,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut, Rabu (18/2/2026).
Berdasarkan laporan Bulog, stok beras nasional hingga awal Februari 2026 tercatat sekitar 3,2 juta ton.
Namun, realisasi produksi minyak goreng baru mencapai sekitar 20 persen dari target nasional sebesar 700 ribu ton.
Riyono menilai data tersebut harus menjadi peringatan dini, bukan sekadar bahan paparan.
Ia mengingatkan, kombinasi stok yang belum ideal, distribusi tidak merata, serta potensi lonjakan harga bisa menjadi persoalan serius menjelang Ramadan.
“Ini harus menjadi perhatian hingga H-1 Ramadan,” tegas legislator asal Jawa Tengah itu.
Ia menekankan, persoalan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga distribusi dan pengendalian harga, terutama di daerah defisit pangan.
Tanpa pembenahan rantai distribusi, lonjakan harga dinilai sulit dihindari.
“Pasar modern maupun pasar tradisional harus sama-sama diawasi. Daerah yang minus pangan harus diprioritaskan, bukan justru menjadi ruang spekulasi,” ujarnya.
Riyono juga mengingatkan agar negara tidak tunduk pada kepentingan pasar maupun korporasi dalam sektor pangan.
Menurutnya, pangan merupakan komoditas strategis yang harus berada dalam kendali negara demi melindungi masyarakat.
Ia meminta Satgas Pangan memperketat pengawasan dan memastikan tidak ada praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), termasuk terhadap produk impor.
Sebagai langkah konkret, Riyono mengusulkan tiga strategi menjaga stabilitas harga.
Pertama, Bulog memastikan stok aman dan terdistribusi merata di setiap pulau besar.
Kedua, Satgas Pangan melakukan patroli harga harian di pasar-pasar tradisional utama.
Ketiga, pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran harga di atas HET.
“Bulog harus benar-benar hadir di pasar rakyat, bukan hanya di atas kertas. Tutup celah pelanggaran dan kendalikan harga secara presisi. Jangan sampai rakyat kembali menanggung beban akibat kelengahan negara,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
