Puspom TNI Gelar Apel Operasi Gaktib dan Yustisi 2026, Tekankan Profesionalisme dan Modernisasi
BICARA POLITIK – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menggelar Apel Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun 2026 di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).
Apel tersebut dipimpin Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.
Dalam kegiatan itu, ia membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme aparat penegak hukum di lingkungan TNI.
Operasi tahun ini mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan bahwa pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas personel serta pembinaan terhadap subjek hukum melalui pendekatan edukatif.
“Esensi operasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan sekaligus penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI,” demikian amanat yang dibacakan Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto.
Angka Pelanggaran Menurun
Berdasarkan laporan pelaksanaan 2025, jumlah pelanggaran tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada Operasi Gaktib, pelanggaran turun dari 456 kasus pada 2024 menjadi 432 kasus pada 2025 atau berkurang 5,62 persen.
Sementara itu, dalam Operasi Yustisi, jumlah perkara menurun signifikan dari 925 kasus menjadi 549 kasus atau turun 40,64 persen.
Penurunan tersebut dinilai sebagai indikator positif efektivitas pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan TNI.
Dorong Modernisasi dan Respons Cepat
Menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Panglima TNI juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung tugas Polisi Militer.
Modernisasi peralatan serta optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi dinilai krusial guna mempercepat penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan.
Di akhir amanat, Panglima TNI mengingatkan seluruh prajurit agar selalu responsif melalui deteksi dini dan reaksi cepat terhadap potensi pelanggaran. Selain itu, soliditas internal serta sinergi dengan seluruh komponen bangsa harus terus dijaga.
Prajurit juga diharapkan tetap kreatif, inovatif, adaptif, dan fleksibel mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.***
Tinggalkan Balasan
