Pemerintah dan BI Sepakat Jaga Stabilitas 2026, Defisit APBN Ditargetkan 2,68 Persen PDB

BICARA POLITIK – Dilansir dari kemenkeu.go.id (23/02/26), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (20/02).
Pertemuan tersebut menegaskan sinergi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pembiayaan defisit akan dilakukan melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang.
Skema pembiayaan utang ditempuh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan global, serta penarikan pinjaman dalam dan luar negeri.
Pemerintah menegaskan penerbitan SBN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, pengelolaan portofolio yang optimal, serta manajemen risiko yang kuat guna menjaga struktur utang tetap sehat dan berkelanjutan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan tahun 2026 untuk menjaga inflasi dalam kisaran 2,5±1 persen dan mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah.
Strategi tersebut ditempuh melalui operasi moneter pro-market guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga menyepakati bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, disiplin fiskal, serta integritas pasar.
Pembelian SBN oleh BI dilakukan melalui mekanisme pasar sekunder dan bilateral debt switch yang bersifat tradeable sesuai harga pasar.
Kedua institusi menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang kuat dalam setiap kebijakan.
Sinergi fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal, moneter, sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan pada 2026.












