Menkeu Purbaya Bahas Kendala PSN LNG Abadi Masela, Pemerintah Percepat Penyelesaian
BICARA POLITIK – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas sejumlah hambatan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Forum ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi.
Purbaya menegaskan, sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menindaklanjuti aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus kami perkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi, sejalan dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujarnya.
Proyek Energi Strategis Nasional
Blok Masela yang berlokasi di Maluku dikelola oleh INPEX sejak 1998. Proyek LNG Abadi Masela diproyeksikan menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional dengan kapasitas produksi LNG mencapai 9,5 juta ton per tahun, disertai produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.
Percepatan realisasi proyek dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta efisiensi biaya, terutama pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). Tahap EPCI ditargetkan mulai awal 2027.
Proyek ini juga mencatat kemajuan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan progres Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Tantangan Sosial dan Lingkungan
Pemerintah menilai masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait penerimaan masyarakat terdampak.
Dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang adil menjadi prioritas guna menjaga stabilitas sosial di wilayah proyek.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari agenda transisi energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan berbagai kendala secara komprehensif.
Langkah ini mencakup percepatan perizinan, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
92 Aduan Masuk Kanal Debottlenecking
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP.
Aduan tersebut berasal dari beragam sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pembiayaan industri tekstil, hingga proyek bioetanol, pembangkit listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Purbaya menekankan pentingnya forum debottlenecking dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha.
“Sidang ini tidak hanya menyelesaikan hambatan yang dilaporkan, tetapi juga membangun kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha untuk memperkuat iklim investasi nasional,” tegasnya.***
Tinggalkan Balasan
