BICARA POLITIK – Dikutip dari redaksisulut.com (20/02/26), Komisi I DPRD Kota Bitung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau kembali keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum siap beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Bitung, Dr. Nabsar Badoa, S.Pi., M.Si., saat melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik SPPG di Kota Bitung, Kamis (19/2/2026).
Menurut Nabsar, kesiapan operasional SPPG menjadi faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis pemerintah pusat.
Ia menegaskan, standar nasional harus menjadi acuan utama sebelum layanan benar-benar dijalankan secara penuh.
“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan BGN untuk memastikan setiap SPPG dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada, agar program makan bergizi gratis ini benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” ujar Nabsar.
Ia menambahkan, Komisi I DPRD Kota Bitung pada prinsipnya mendukung penuh program MBG. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Prinsipnya kami sangat mendukung program pemerintah makan bergizi gratis ini. Oleh karenanya keberadaan SPPG harus sesuai standar nasional. Hal ini penting supaya anggaran negara yang bersumber dari rakyat tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Nabsar didampingi sejumlah anggota Komisi I DPRD Kota Bitung, di antaranya Chery Iren Mamesah, S.E., Imran Lakodi, S.Sos., Devi Barakati, S.T., M.Pd., dan Edwin Podo.
Komisi I berharap, melalui evaluasi bersama BGN, seluruh SPPG di Kota Bitung dapat segera memenuhi standar kelayakan operasional sehingga pelaksanaan MBG berjalan optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para penerima manfaat di satuan pendidikan.