BICARA POLITIK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam pertemuan yang berlangsung di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Senin (9/2/2026).
Dialog tersebut digelar dalam suasana hangat dan terbuka.
Pertemuan ini menjadi forum strategis antara legislatif dan eksekutif untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat, khususnya di sektor pendidikan dan layanan sosial.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, KH Tetep Abdulatip, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud komitmen fraksi dalam memperjuangkan aspirasi warga secara langsung kepada kepala daerah.
“Apa yang kami sampaikan merupakan suara masyarakat. Fraksi PKS berperan sebagai jembatan agar aspirasi warga dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KH Tetep.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Sejumlah pengelola sekolah swasta meminta kejelasan terkait pengalihan anggaran BPMU menjadi program beasiswa langsung bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut KH Tetep, kepastian kebijakan sangat diperlukan agar para pemangku kepentingan di sektor pendidikan, khususnya sekolah swasta, dapat menyesuaikan perencanaan dan menjaga stabilitas operasional lembaga pendidikan.
“Kami memahami tujuan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan. Namun, pengelola sekolah swasta membutuhkan kejelasan agar proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan ketidakpastian,” katanya.
Selain persoalan BPMU, Fraksi PKS juga menyoroti keberadaan sejumlah sekolah menengah negeri yang berdiri di atas tanah desa tanpa kejelasan penyelesaian kompensasi.
Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun hukum jika tidak segera ditangani.
“Masyarakat desa tentu mendukung pendidikan. Namun, dukungan tersebut tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian. Pendidikan harus tumbuh di atas prinsip keadilan,” tegas KH Tetep.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah negeri yang berdiri di atas tanah desa serta merumuskan mekanisme penyelesaian yang sah, terencana, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi dari berbagai komunitas sosial, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi kemasyarakatan yang berharap agar skema hibah daerah kembali dibuka.
Menurut KH Tetep, hibah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan sosial di tingkat akar rumput.
“Hibah bukan sekadar anggaran, tetapi bagian dari dukungan terhadap layanan sosial yang membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah,” pungkasnya.***