BICARA POLITIK – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun sepanjang 2026.
Menurut Dadan, total anggaran tersebut terdiri atas pagu awal Rp268 triliun dan dana cadangan Rp67 triliun.
Dana itu disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
“Sebanyak 93 persen anggaran dialirkan langsung oleh Badan Gizi melalui KPPN ke setiap SPPG di provinsi hingga kampung-kampung,” ujar Dadan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip dari kumparan.com pada Senin, 16 Februari 2026.
Setiap SPPG Terima Rp1 Miliar per Bulan
Dadan menjelaskan, rata-rata setiap SPPG menerima dana hampir Rp1 miliar per bulan.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku, operasional, hingga insentif.
Ia merinci, sekitar 70 persen dana dimanfaatkan untuk bahan pangan, 20 persen untuk operasional termasuk honor relawan, dan 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG di berbagai lokasi.
Dengan skema tersebut, perputaran dana program MBG dalam satu bulan terakhir mencapai sekitar Rp29 triliun.
Sebagai contoh, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG, sementara di Jawa Barat mencapai 5.295 unit.
Sepanjang awal 2026, BGN telah mencairkan anggaran Rp32,1 triliun dengan komposisi penggunaan yang sama.
Dadan menyebut nilai tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kementerian atau lembaga negara.
“Hingga satu setengah bulan berjalan, Badan Gizi sudah mencairkan Rp32,1 triliun. Ini angka yang sangat besar,” katanya.
Klaim Dongkrak Ekonomi dan Sektor Riil
Dadan mengutip perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut setiap Rp1 belanja BGN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tujuh kali lipat dalam jangka pendek.
Ia juga menyinggung proyeksi World Bank bahwa investasi di sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.
Menurutnya, belanja MBG meningkatkan permintaan komoditas pangan. Setiap SPPG, misalnya, membutuhkan 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, empat kandang berisi 4.000 ayam petelur, serta satu unit cold storage berkapasitas 450 liter susu.
Dampak tersebut diklaim turut mendongkrak nilai tukar petani hingga 125.
Selain sektor pangan, program MBG disebut mendorong penjualan kendaraan bermotor untuk operasional dapur SPPG.
Dadan mengungkapkan data dari PT Astra Honda Motor (AHM) menunjukkan penjualan sepeda motor pada 2025 mencapai 4,9 juta unit, yang sebagian dipicu kebutuhan operasional SPPG.
Ia menambahkan, setiap SPPG memerlukan dua unit mobil untuk distribusi makanan ke sekolah. Dengan jumlah 23.000 SPPG saat ini, kebutuhan kendaraan operasional mencapai 46.000 unit.
BGN menilai program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberi efek berganda terhadap perekonomian nasional, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun industri otomotif. ***