Presiden Prabowo Bahas Realisasi Stimulus Ekonomi Kuartal I 2026, Anggaran MBG Diproyeksi Rp60 Triliun

BiCARA POLITIK – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pelaksanaan paket stimulus ekonomi triwulan I 2026 dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Laporan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengungkapkan, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp60 triliun.
Menurutnya, belanja tersebut diharapkan memberikan efek pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Realisasi program MBG diproyeksikan sekitar Rp60 triliun pada kuartal pertama dan ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian,” ujar Airlangga.
Diskon Transportasi hingga Tarif Tol
Selain MBG, pemerintah juga menggulirkan sejumlah insentif di sektor transportasi yang diumumkan pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir, Jakarta.
Paket stimulus tersebut meliputi potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon angkutan laut 30 persen, tarif jasa penyeberangan gratis 100 persen, serta diskon tiket pesawat sebesar 17–18 persen—lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sekitar 11 persen.
Pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol untuk mendukung mobilitas masyarakat.
“Total estimasi anggaran program transportasi ini sebesar Rp911,16 miliar, terdiri atas Rp639,86 miliar dari APBN dan Rp271,5 miliar dari non-APBN,” jelas Airlangga.
Bantuan Pangan untuk 35 Juta Keluarga
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kategori desil 1–4.
Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp11,92 triliun.
Airlangga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memastikan kelancaran distribusi logistik agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
Kebijakan WFA Jelang Hari Besar
Pemerintah juga menetapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar keagamaan.
“Dengan pengaturan ini, masyarakat bisa lebih siap dalam merencanakan aktivitas menjelang hari H,” kata Airlangga.
Rapat terbatas tersebut menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi belanja negara dan insentif sektoral pada awal 2026. ***












