Komisi XII DPR Ancam Evaluasi Pimpinan Pertamina Jika Distribusi LPG 3 Kg dan BBM Subsidi Tak Beres
BICARA POLITIK – Komisi XII DPR RI mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap distribusi LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi di Provinsi Bangka Belitung.
Desakan ini muncul menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kelangkaan, meski laporan resmi menyebutkan stok dalam kondisi aman.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan, kinerja pimpinan wilayah Pertamina akan menjadi bahan evaluasi serius apabila persoalan distribusi tidak segera teratasi. Terlebih, konsumsi energi diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Masyarakat tidak membutuhkan angka di atas kertas, yang mereka butuhkan adalah ketersediaan barang. Jika distribusi terus bermasalah dan kelangkaan berulang, kami akan meminta evaluasi jabatan atau rotasi pimpinan wilayah agar pelayanan kembali optimal,” ujar Bambang saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026).
Stok Ditambah, Pengawasan Harus Diperketat
Dalam pemaparan Satgas RAFI Sumbagsel, Pertamina Patra Niaga menyebut telah menyiapkan sejumlah langkah penguatan stok. Untuk Pertalite, coverage days direncanakan meningkat menjadi 17,6 hari, sementara Pertamax ditargetkan mencapai 30 hari melalui penambahan kapasitas tangki penyimpanan di wilayah Bangka Belitung.
Selain itu, optimalisasi fasilitas SPPEK Bangka juga dilakukan untuk menaikkan daya tampung LPG PSO dari 300 metrik ton menjadi 400 metrik ton guna memperkuat cadangan di tingkat regional.
Namun, Komisi XII menilai langkah teknis tersebut harus dibarengi pengawasan distribusi yang lebih ketat di lapangan.
Hal ini penting untuk mencegah potensi kebocoran ke sektor industri maupun aktivitas pertambangan ilegal.
Bambang menekankan perlunya koordinasi intensif antara Pertamina, BPH Migas, serta pemerintah daerah agar penyaluran energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Efektivitas distribusi adalah kunci. Jangan sampai pasokan yang sudah ditambah justru tidak sampai ke masyarakat yang berhak,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Komisi XII memastikan akan terus memantau perbaikan distribusi LPG 3 kg dan BBM subsidi, khususnya menjelang periode lonjakan kebutuhan masyarakat.***
Sumber : dpr.go.id
Tinggalkan Balasan
