Komisi VI DPR Desak Evaluasi Rencana Impor Mobil untuk Koperasi Merah Putih, Utamakan Produk Lokal
BICARA POLITIK – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, meminta PT Agrinas meninjau kembali rencana impor mobil operasional untuk program Koperasi Merah Putih.
Ia menegaskan kebijakan impor harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengedepankan perlindungan industri nasional.
“Setiap rencana impor wajib tunduk pada regulasi dan prinsip keberpihakan terhadap industri dalam negeri,” kata Nevi di Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026.
Menurut dia, pengadaan kendaraan operasional perlu dikaji secara cermat dengan mengacu pada kebijakan industri nasional, perlindungan produksi dalam negeri, serta tata kelola impor yang berlaku.
Nevi mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan komitmen negara memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kebutuhan nasional seharusnya dipenuhi industri dalam negeri selama kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menekankan keberpihakan pada produk lokal serta pembatasan impor untuk barang yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.
Minta Kajian Transparan dan Objektif
Nevi menilai industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi yang memadai, baik untuk kendaraan penumpang maupun niaga ringan.
Sejumlah pabrikan telah beroperasi di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka kajian secara transparan sebelum memutuskan impor.
“Harus dijelaskan, apakah kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri? Apakah produksi nasional tidak mencukupi? Bagaimana dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, dan rantai pasok?” tegasnya.
Ia menambahkan, impor kendaraan operasional seharusnya menjadi opsi terakhir.
“Impor adalah last resort, bukan pilihan utama, apalagi jika produk substitusi sudah ada di pasar domestik,” ucapnya.
Selaraskan Program dengan Kedaulatan Ekonomi
Nevi menilai program Koperasi Merah Putih sebagai gerakan ekonomi rakyat harus selaras dengan semangat kedaulatan ekonomi nasional.
Mengutamakan produk dalam negeri, kata dia, tidak hanya memperkuat industri otomotif, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi UMKM, industri komponen, dan lapangan kerja.
Komisi VI DPR RI, lanjutnya, mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan audit kebutuhan secara objektif serta membuka hasilnya ke publik.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan impor,” ujarnya.
Ia menegaskan kebijakan yang berpihak pada koperasi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan industri nasional.
“Sinergi koperasi dan industri dalam negeri justru akan membangun ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat,” tutup Nevi.***
Tinggalkan Balasan
