BICARA POLITIK – Kapolda Maluku Dadang Hartanto menegaskan komitmen institusi Polri dalam menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegasan itu disampaikan usai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polda Maluku. Dadang mengungkapkan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi penuh terhadap penanganan perkara tersebut. Ia memastikan proses berjalan tegas, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan rasa keadilan bagi keluarga korban. “Bapak Kapolri telah memberikan atensi penuh kepada saya selaku Kapolda Maluku untuk menindak tegas, memproses secara tuntas, serta memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Seluruh proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Dadang, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Penulis: Redaksi
BICARA POLITIK – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto memastikan Bripda Mesias Siahaya, anggota Brimob Batalyon C Pelopor, akan dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia juga menegaskan percepatan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Pernyataan itu disampaikan Dadang saat menghadiri acara buka puasa bersama jajaran Polda Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Presisi Mapolda Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin, pada Minggu, 22 Februari 2026. “Insya Allah, pada hari Senin akan langsung dilaksanakan sidang Kode Etik untuk mendalami dan memperjelas seluruh tindakan pelaku. Ancaman sanksinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegasnya. Selain sidang etik, proses…
BICARA POLITIK – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 kembali menangkap seorang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat mengamankan Meno Heluka dalam operasi yang digelar pada Senin, 23 Februari 2026 pagi. Tim mengamankan Meno Heluka di kawasan Pasar Baru setelah memantau pergerakannya selama sekitar dua hari di sekitar Terminal 88. Ia diduga hendak bergeser menuju wilayah Korowai sebelum akhirnya ditangkap. Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Unit Yahukimo bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pemantauan lapangan.
BICARA POLITIK – Dikutip dari finance.detik.com (24/02/26), Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait polemik menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan yang ramai diperbincangkan karena dianggap tidak sesuai dengan besaran anggaran. Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa anggaran khusus bahan makanan dalam program MBG berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 seperti yang banyak diasumsikan publik. Ia menjelaskan bahwa total anggaran Rp13.000 per porsi untuk balita hingga siswa kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan pangan. Sebagian…
BICARA POLITIK – Dikutip dari kompas.com (24/02/26), Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anggaran bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sebesar Rp15.000 per porsi seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa biaya bahan makanan sebenarnya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, tergantung kelompok penerima manfaat. Untuk balita, peserta PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan pangan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara itu, siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui mendapatkan alokasi Rp10.000 per porsi. Ia menerangkan bahwa total…
BICARA POLITIK – Dilansir dari jabarprov.go.id (24/02/26), Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menginstruksikan para kepala desa di Kecamatan Mekarmukti, Caringin, dan Bungbulang untuk mempercepat pembangunan wilayah melalui pengembangan jagung terintegrasi. Program ini ditujukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, mengurangi anak putus sekolah, serta menurunkan kasus kematian ibu dan anak di kawasan Garut Selatan (23/2/2026). Menurut Syakur, wilayah Garut Selatan membutuhkan percepatan pembangunan karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih tertinggal dibanding daerah lainnya di Kabupaten Garut. Tingginya angka kemiskinan ekstrem, banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah, serta persoalan kesehatan ibu dan anak menjadi dasar pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan yang berorientasi…
BICARA POLITIK – Dilansir dari jabarprov.go.id (24/02/26), Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengajak para pengusaha besar dan menengah yang tergabung dalam Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat untuk berperan aktif dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai mentor yang dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada pelaku UMKM agar berkembang secara bersama. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Japnas Jawa Barat periode 2025–2030 di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Senin (23/2/2026). Menurut Erwan, keberhasilan pengusaha besar tidak lepas dari keberadaan usaha kecil. Oleh karena itu, kolaborasi dan transfer ilmu menjadi kunci…
BICARA POLITIK – Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin, meminta publik menyikapi isu produk impor Amerika Serikat tanpa sertifikat halal secara rasional dan proporsional. Ia menilai polemik tersebut perlu dilihat dari sudut pandang regulasi sekaligus logika bisnis. Menurut dia, pelaku usaha di Amerika Serikat memahami karakter pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kehalalan produk. Karena itu, kecil kemungkinan produsen besar mengabaikan sertifikasi halal saat ingin memasarkan produknya di Tanah Air. “Saya yakin secara bisnis, para bisnismen, para pedagang di Amerika telah tahu bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim itu sudah aware, sudah…
BICARA POLITIK – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan setiap produk asal Amerika Serikat (AS) yang beredar di Indonesia tetap memenuhi ketentuan sertifikasi halal dan mengantongi dua pengakuan sekaligus. Ketentuan tersebut tetap berlaku setelah disepakatinya perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS di Washington DC pekan lalu. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal menjelaskan, label halal dari otoritas Amerika akan berdampingan dengan label halal Indonesia melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA). “Jadi, label halal Amerika akan berdampingan dengan label halal kita. Itu tercantum dalam Mutual Recognition Agreement (MRA),” ujar Babe Haikal, pada Senin,…
BICARA POLITIK – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia tetap wajib mengantongi sertifikat dan label halal sesuai regulasi nasional. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menegaskan kabar yang menyebut produk AS bebas dari kewajiban label halal adalah keliru. “Tidak benar informasi yang beredar di masyarakat bahwa produk Amerika masuk ke Indonesia tidak perlu label halal, tidak benar,” tegas Babe Haikal, dikutip pada Senin, 23 Februari 2026. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. Pemerintah, kata dia, tetap konsisten dan transparan…