BICARA POLITIK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang secara niat hampir tidak mungkin ditolak. (04/05/26)
Tujuannya jelas: memperbaiki gizi anak bangsa, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja dalam waktu cepat.
Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi untuk masa depan Indonesia. Namun masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi.
Di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras.
Di berbagai daerah, muncul keluhan soal menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran – porsi minim, kualitas rendah, bahkan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.
Baca juga : Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Purwakarta Periode 2026–2031 Dibuka
Di sisi lain, mulai beredar laporan dugaan kasus keracunan makanan yang memperkuat kekhawatiran publik soal pengawasan kualitas.
Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak – vendor tertentu, kelompok tertentu.
Sementara manfaat ke masyarakat luas tidak maksimal. Entah ini sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas persepsi ini sudah terlanjur hidup dan menyebar.
Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta. Masalah makin rumit ketika respons yang muncul terkesan defensif.
Alih-alih terbuka dan evaluatif, publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis. Ini sudah menjadi krisis legitimasi. Dan dalam krisis seperti ini, langkah biasa tidak akan cukup.
Baca juga : Pemecahan Dapil DPRD Jakarta Selatan Jelang Hukum Baru Pemilu dan Perubahan Status Jakarta
Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur.
Ini bukan soal menyalahkan individu. Ini tentang mengambil tanggung jawab di level tertinggi untuk menyelamatkan program yang jauh lebih besar.
Dalam banyak kasus, mundurnya pimpinan justru menjadi titik balik – menghentikan kegaduhan, meredam kemarahan publik, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan menyeluruh.
Publik hari ini butuh sinyal tegas: bahwa pemerintah tidak menutup mata. Bahwa ada keberanian untuk bertanggung jawab, bukan sekadar bertahan.
Namun tentu, mundur saja tidak cukup. Pemerintah harus menjadikan ini momentum reset total. Tata kelola harus dibenahi dari hulu ke hilir.
Transparansi anggaran wajib dibuka. Rantai pasok harus diaudit. Vendor harus diseleksi ulang secara ketat.
Pemerintah daerah dan pelaku lokal harus dilibatkan lebih besar agar manfaat ekonomi benar-benar terasa. Yang tak kalah penting, sistem pengawasan harus independen dan real-time.
Program ratusan triliun tidak boleh berjalan dengan standar pengawasan seadanya.
BGN atau siapa pun yang melanjutkan, harus paham satu hal: kepercayaan publik itu mahal, dan sekali rusak, sulit dikembalikan.
MBG masih bisa diselamatkan. Tapi waktunya tidak banyak.
Jika dibiarkan, program ini bukan hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga akan dikenang sebagai contoh klasik bagaimana niat baik dikalahkan oleh buruknya tata kelola.
Dan jika itu terjadi, yang hilang bukan hanya uang negara. Yang hilang adalah kepercayaan rakyat.
Baca juga : Gerakan Ngosrek di Situ Cigangsa, Disdik Purwakarta Gandeng Pramuka dan Unit SAR
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh program besar yang terlihat megah di atas kertas. Rakyat butuh bukti nyata di piring mereka.
Dan ketika isi piring itu tidak sesuai janji, tidak aman, bahkan dicurigai jadi ladang keuntungan segelintir orang, maka yang seharusnya memberi harapan, justru berubah menjadi kemarahan.
POV: Agus Sulistriyono – CEO Promedia Group