BICARA POLITIK – Dilansir dari prokopim.kupangkota.go.id (26/02/26), Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, kembali menegaskan komitmennya menjadikan kawasan pesisir sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Dalam pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2), ia mengajukan dua wilayah di Kota Kupang untuk masuk dalam prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dua lokasi yang diusulkan adalah Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa. Keduanya telah dinyatakan clean and clear, memenuhi kelengkapan administrasi, serta lolos verifikasi tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi dan kini tinggal menunggu dukungan percepatan dari pemerintah pusat.
Kelurahan Lasiana tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan 9,3 hektare serta potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun.
Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat hasil tangkapan belum maksimal.
Menurutnya, pembangunan pesisir bukan hanya soal infrastruktur, melainkan investasi masa depan bagi kesejahteraan nelayan.
Pemkot Kupang juga menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi, mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, hingga pendampingan berkelanjutan bagi nelayan agar program berjalan efektif dan berkesinambungan.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta jajaran Dirjen Perikanan Tangkap segera menindaklanjuti karena lahan telah disiapkan oleh Pemkot Kupang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi dari tingkat bawah agar lebih produktif dan kompetitif.
Menteri menekankan bahwa tujuan utama program bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan pesisir sebagai pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan.
Saat ini, tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di NTT, dan pada 2026 pemerintah akan melakukan koordinasi lanjutan untuk memperluas cakupan program.
Selain itu, KKP juga mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT.
Pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada akhir 2027 dengan menjadikan NTT sebagai salah satu sentra produksi nasional.
Pengembangan budidaya udang modern serta rumput laut turut menjadi fokus guna meningkatkan ekspor dan menciptakan surplus neraca perdagangan daerah.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat.
Ia menilai berbagai program KKP telah membuka lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT.