Bicara Politik – Dilansir dari bbc.com (25/02/26), Rencana pelibatan tentara Indonesia dalam proyek Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Gaza memunculkan perdebatan di dalam negeri.
Di satu sisi, Indonesia memiliki rekam jejak panjang selama lebih dari 70 tahun dalam mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB ke berbagai wilayah konflik di Afrika, Asia, hingga Eropa.
Namun di sisi lain, misi di Gaza dinilai memiliki karakter dan risiko yang berbeda.
Indonesia dijadwalkan menjadi satu dari lima negara yang mengirim pasukan untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza, bersama Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.
Dari negara-negara tersebut, hanya Maroko yang memiliki pengalaman dalam kontingen penjaga perdamaian PBB, meski kontribusi pasukannya tidak sebesar Indonesia yang termasuk 10 besar penyumbang personel misi perdamaian di bawah Dewan Keamanan PBB.
Berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB, ISF tidak berada di bawah komando Dewan Keamanan PBB, melainkan di bawah Board of Peace.
Meski demikian, Dewan Keamanan PBB dalam sidang 17 November 2025 menyatakan dukungan terhadap Board of Peace dan memberikan hak kepada negara anggota, termasuk Indonesia, untuk bergabung dalam ISF.
Mengacu pada Resolusi DK PBB Nomor 2803, negara-negara pengirim pasukan ISF akan bekerja sama serta berkonsultasi secara intensif dengan Israel dan Mesir.
Di Gaza, pasukan ISF memiliki enam mandat utama, antara lain menjaga keamanan wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, melatih calon polisi Palestina, mengamankan koridor kemanusiaan untuk distribusi bantuan, hingga menjalankan tugas tambahan sesuai kebutuhan Board of Peace.
Salah satu mandat yang paling sensitif adalah keterlibatan dalam proses demiliterisasi Gaza, termasuk penghancuran infrastruktur militer serta pelucutan senjata Hamas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tanpa demiliterisasi Hamas, proyek rekonstruksi Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump dan didukung anggota Board of Peace tidak akan berjalan.
Pakar pertahanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai tugas penghancuran terowongan bawah tanah Hamas berpotensi menjadi risiko terbesar bagi TNI.
Operasi tersebut bisa memicu perang kota yang kompleks dan membahayakan keselamatan pasukan.
Selain risiko pertempuran langsung, Muradi juga menyoroti potensi hilangnya posisi netral Indonesia apabila terlibat dalam demiliterisasi Hamas.
Menurutnya, hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Selama ini, militer Israel (IDF) telah berupaya menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang disebut menjadi bagian penting strategi tempur kelompok tersebut.
Sejumlah laporan media internasional, termasuk BBC dan Reuters, pernah mendokumentasikan keberadaan dan fungsi terowongan tersebut.
Kondisi inilah yang membuat misi ISF di Gaza dipandang berbeda dari misi penjaga perdamaian konvensional yang selama ini diikuti Indonesia, sekaligus memicu perdebatan mengenai risiko dan implikasi politiknya.