Bakom RI: Reforma Agraria Jadi Kunci Sukses Asta Cita Pemerintahan Prabowo–Gibran
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak masyarakat sekaligus melindungi kelestarian lingkungan.
Selain itu, pengelolaan pertanahan yang terencana dinilai dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri dan pusat ekonomi baru yang berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas investasi.
“Bagi investor, salah satu pertimbangan utama ketika masuk ke Indonesia adalah kepastian hukum, termasuk terkait status lahan. Karena itu, pengelolaan tanah yang jelas dan transparan menjadi faktor penting untuk menarik investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Dalam kesempatan yang sama, Kurnia menjelaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah RI merupakan lembaga yang relatif baru.
Institusi ini dibentuk melalui Peraturan Presiden pada 2025 sebagai transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden.
Menurutnya, kehadiran Bakom bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi publik di lingkungan kementerian dan lembaga, sekaligus mendukung penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Di tengah situasi yang cukup ramai dengan disinformasi dan misinformasi, kami berharap kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan media dapat membantu menyampaikan informasi yang utuh, jelas, dan objektif kepada masyarakat,” kata Kurnia.
Tinggalkan Balasan
