BICARA POLITIK – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ekspansif pada awal 2026.
Hingga akhir Januari, realisasi belanja negara menembus Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah mendorong percepatan belanja ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan akselerasi investasi infrastruktur.
Bansos dan Belanja Barang Meningkat
Dari total belanja tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp131,9 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang.
Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari tahun lalu yang sebesar Rp4,1 triliun. Peningkatan ini dipicu percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I yang sudah dimulai sejak awal tahun.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatat lonjakan realisasi.
Pada Januari 2026, anggaran yang terserap mencapai Rp19,5 triliun, jauh di atas realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp45 miliar.
“Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Pendidikan dan Infrastruktur Tetap Prioritas
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan dukungan anggaran Rp17,6 triliun sepanjang 2026.
Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, pagu anggaran tahun ini mencapai Rp434,8 triliun. Fokus belanja diarahkan pada penguatan swasembada pangan, energi, dan konektivitas.
Proyek strategis meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, hingga pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, pemerintah telah menyalurkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 guna mendukung penyerapan gabah dan beras petani.
Transfer ke Daerah dan Dukungan Wilayah Terdampak Bencana
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Januari 2026 tercatat Rp95,3 triliun.
Pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran anggaran bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun telah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap mulai akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini merupakan instrumen APBN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Suahasil.***