DPRD Nunukan Soroti Mangrove & Listrik Desa! Pesisir Terancam, Pedalaman Masih Gelap?

BICARA POLITIK – Dilansir dari berita.nunukankab.go.id (26/02/26), anggota DPRD Nunukan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (24/2/2026).

Agenda tersebut membahas dua isu strategis, yakni perlindungan ekosistem mangrove dan pemerataan jaringan listrik di desa pedalaman serta kawasan perbatasan.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, ST, M.I.Kom, bersama anggota DPRD Said Hasan, Hasbi, dan Andi Yakub.

Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni di Dusun Air Pessy: Kolaborasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Mahasiswa KKN Unpatti Berhasil Edukasi Warga

27/04/2026

Dalam pertemuan di Dinas Kehutanan Kaltara, Arpiah menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang memiliki garis pantai langsung menghadap laut lepas dan rentan terhadap gelombang pasang.

Ia menekankan pentingnya vegetasi mangrove sebagai benteng alami penahan abrasi dan hempasan ombak.

Menurutnya, tutupan mangrove yang rapat berperan menjaga stabilitas garis pantai sekaligus melindungi permukiman warga.

Pemecahan Dapil DPRD Jakarta Selatan Jelang Hukum Baru Pemilu dan Perubahan Status Jakarta

27/04/2026

Jika tutupan pohon berkurang, desa-desa pesisir menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Data dari Dinas Kehutanan Provinsi menunjukkan bahwa sebaran mangrove di pesisir Kalimantan Utara masih relatif luas, meskipun tekanan akibat alih fungsi lahan tetap menjadi tantangan.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa rehabilitasi lahan kritis terus dilakukan melalui penanaman kembali serta pengawasan kawasan konservasi.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga cadangan karbon biru yang tersimpan di ekosistem mangrove karena memiliki daya serap karbon yang tinggi.

Selain berfungsi sebagai pelindung pantai, ekosistem mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut dan darat seperti ikan, udang, dan kepiting.

Penurunan kualitas kawasan pesisir berpotensi langsung berdampak pada mata pencaharian nelayan.

Usai pembahasan sektor kehutanan, rombongan DPRD melanjutkan koordinasi ke Dinas ESDM Provinsi Kaltara untuk membahas rasio elektrifikasi desa pedalaman dan wilayah perbatasan yang masih memerlukan peningkatan jaringan distribusi listrik.

Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ir. Yosua Batara, menyampaikan bahwa ketersediaan listrik yang stabil mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan industri rumah tangga.

Selain itu, akses listrik juga berperan penting dalam menunjang layanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan pasokan energi yang terjamin, diharapkan masyarakat pesisir dan pedalaman Kalimantan Utara dapat merasakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.