BICARA POLITIK – Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong pembangunan nasional berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut pada tahun pertama masa pemerintahannya, negara berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil efisiensi itu kemudian dialihkan untuk membiayai program-program prioritas dan produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dalam kebijakan fiskal, kita sudah membuktikan bahwa efisiensi besar-besaran bisa dilakukan. Tahun pertama pemerintahan, penghematan anggaran kita mencapai lebih dari Rp300 triliun,” ujar Presiden.
Pangkas Belanja Tak Produktif
Prabowo menjelaskan, penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, serta kajian yang dianggap berlebihan.
Menurutnya, langkah tersebut memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan persoalan mendasar, seperti kekurangan infrastruktur dan kebutuhan pangan, tanpa terjebak pada analisis yang berlarut-larut.
Target Return on Asset di Atas 8 Persen
Presiden juga menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran serta meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Ia mengapresiasi capaian Danantara yang disebutnya mampu mencatatkan hasil efisiensi dan reformasi hingga empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia bahkan menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset) di atas 8 persen, lebih tinggi dari target awal 7 persen.
“Kita harus bisa lebih dari 8 persen,” tegasnya.
Komitmen Berantas Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Ia menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi, kebocoran anggaran, maupun manipulasi.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus menghapus korupsi dari bumi Indonesia. Semua kebocoran dan penyelewengan harus dihentikan,” tegas Presiden.
Meski demikian, ia mengingatkan penegakan hukum tetap harus dilakukan secara adil dan menghindari kesalahan penegakan hukum (miscarriage of justice).
Presiden menegaskan, strategi pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada reformasi tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas sebagai fondasi menuju Indonesia maju.***