BICARA POLITIK – Dilansir dari Jabarprov.go.id (09/02/26), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) untuk semakin sensitif dan sigap dalam memberikan layanan kepada masyarakat setiap kali terjadi bencana.
“Pada saat bersamaan, saya pun ingin memberikan penekanan kepada BPBD dan Dangkarmat agar betul-betul sensitif, bergerak cepat memberikan layanan kepada setiap kejadian bencana,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/2/2026).
Farhan mengingatkan bahwa setiap hari Kota Bandung dihadapkan pada beragam peristiwa, baik bencana alam maupun kejadian yang dipicu oleh faktor manusia.
Karena itu, sistem respons cepat serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, kinerja BPBD dan Damkarmatan sejauh ini sudah menunjukkan pelayanan yang baik.
Respons yang cepat dan penyelesaian yang sigap dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga keselamatan warga.
“Sampai saat ini kita masih bisa melihat sebuah layanan yang sangat baik dari BPBD maupun dari Damkar dengan respons yang cepat dan penyelesaian yang cepat juga,” katanya.
Meski demikian, Farhan menekankan masih banyak kejadian di tengah masyarakat yang kerap luput dari perhatian atau tidak segera dilaporkan.
Padahal, kecepatan informasi sangat menentukan keberhasilan penanganan kondisi darurat.
Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, mulai dari kecelakaan warga tenggelam di wilayah Binong, rumah roboh, hingga kebakaran di Babakan Ciparay.
Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut harus menjadi alarm kewaspadaan bagi seluruh jajaran pemerintah.
“Kejadian kebakaran di Babakan Ciparay yang lalu adalah sebuah peringatan bagi kita agar selalu waspada dan menangani masalah dengan cepat dan tuntas,” tegasnya.
Farhan menambahkan, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
Edukasi masyarakat, pemetaan risiko wilayah, serta kesiapan personel dan peralatan perlu terus diperkuat secara berkelanjutan.
Ia pun meminta aparat kewilayahan, mulai dari camat hingga lurah, untuk aktif berkoordinasi dengan BPBD dan Damkarmatan dalam memantau potensi kerawanan di wilayah masing-masing. Denga